Dedi Mulyadi Mau Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Warga Jabar Tak Lagi Bayar Pajak Kendaraan?

tvOnenews.com - Wacana besar kembali dilontarkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengusulkan penghapusan pajak kendaraan bermotor dan menggantinya dengan sistem jalan berbayar atau pay per use. 

Gagasan tersebut langsung memancing perhatian publik karena dinilai bakal mengubah cara masyarakat membayar biaya penggunaan jalan di Jawa Barat.

Usulan Dedi Mulyadi ini bukan sekadar soal pungutan baru. Ia ingin menghadirkan konsep jalan provinsi yang modern, aman, dan nyaman bagi pengguna kendaraan. 

Dalam konsep itu, masyarakat hanya membayar saat menggunakan jalan tertentu. Sementara kendaraan yang tidak melintas di ruas jalan berbayar tidak akan dikenakan biaya apa pun. 

Wacana tersebut pun memicu pro dan kontra, terutama karena menyangkut pajak kendaraan bermotor yang selama ini menjadi kewajiban tahunan masyarakat.

Dedi Mulyadi Sebut Jalan Berbayar Lebih Adil dari Pajak Kendaraan Bermotor

Baca Juga

Kepada KDM, Nenek di Bogor yang Viral Curi Sembako-Kerudungnya Disobek Ngaku Gelap Mata Akibat Terlilit Utang

Menurut Dedi Mulyadi, sistem jalan berbayar dianggap lebih adil dibanding skema pajak kendaraan bermotor yang berlaku saat ini. Sebab, pembayaran dilakukan berdasarkan penggunaan jalan, bukan sekadar kepemilikan kendaraan.

"Kami ingin menghapus pajak kendaraan bermotor kemudian diganti dengan jalan berbayar. Artinya, menggunakan jalan, baru bayar. Jalan tidak digunakan, tidak usah bayar, hal ini untuk mewujudkan rasa keadilan," kata Dedi melalui akun Instagram pribadinya, Selasa (12/5).

Konsep tersebut mirip dengan sistem pay per use yang diterapkan di sejumlah negara maju. Pengguna jalan dikenakan biaya sesuai intensitas pemakaian jalan serta jenis kendaraan yang digunakan. 

Kendaraan berbobot besar misalnya, dinilai memberikan dampak lebih besar terhadap kerusakan jalan sehingga tarifnya bisa lebih tinggi.

Sumber :

• Kolase tim tvOnenews

Dedi menilai pendekatan seperti itu lebih rasional dibanding seluruh pemilik kendaraan harus membayar pajak tahunan dalam jumlah sama meski intensitas penggunaan jalannya berbeda-beda.

Selain itu, sistem ini diharapkan bisa mengurangi penggunaan kendaraan untuk aktivitas yang tidak penting. Dengan begitu, volume kendaraan dapat ditekan dan kenyamanan pengguna jalan meningkat.

"Sehingga jalan menjadi nyaman untuk kepentingan semua," ujar Dedi.