Heboh Isu Gubernur Dedi Mulyadi Bakal Ganti Nama Jawa Barat Jadi Tatar Sunda, Ini Penjelasan Diskominfo
- Humas Pemprov Jabar - Antara
tvOnenews.com – Jagat media sosial baru-baru ini dihebohkan oleh rumor yang menyebutkan bahwa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana mengubah nama Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi Tatar Sunda.
Narasi liar tersebut mulai beredar luas menyusul langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar yang menetapkan tanggal 18 Mei sebagai hari Milangkala atau Hari Ulang Tahun (HUT) Tatar Sunda untuk pertama kalinya pada tahun 2026 ini.
Perayaan perdana tersebut dimeriahkan oleh rangkaian kolosal Kirab Budaya Mahkota Binokasih yang mengitari delapan kabupaten/kota, sebelum akhirnya ditutup dengan malam puncak yang meriah di Kota Bandung pada Sabtu dan Minggu, 16–17 Mei 2026.
Penjelasan Diskominfo Jabar soal Tatar Sunda
Menanggapi isu miring tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar Mas Adi Komar langsung angkat bicara guna meluruskan disinformasi yang berkembang di masyarakat.
Adi menegaskan bahwa penetapan Hari Tatar Sunda sama sekali bukan merupakan upaya politis atau birokratis dari Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan pria yang akrab disapa KDM tersebut untuk mengganti nama daerah administratif Jawa Barat.
Menurutnya, nama Provinsi Jawa Barat sudah diatur secara legal formal dan mengikat di dalam undang-undang negara.
Penggunaan istilah Tatar Sunda murni ditujukan untuk mengangkat kembali nilai sejarah, kebudayaan, serta identitas kesundaan yang telah mengakar kuat sejak era Kerajaan Sunda ratusan tahun lalu.
"Tidak ada yang mengarah ke sana. Saya pikir kalau nama Provinsi Jawa Barat masih ada dalam undang-undang ya. Untuk saat ini kan kita di Milangkala Tatar Sunda ini unsur budaya dan teritorial historis ya, tentang kerajaan Sunda dan lain-lain. Jadi, tidak berkaitan dengan wilayah administratif," ujar Adi di Bandung, dilansir tvOnenews.com dari laman Antara, Senin (18/5/2026).
Penetapan Hari Milangkala Tatar Sunda Berdasarkan Kajian Akademik dan Keputusan Gubernur
Lebih lanjut, Adi memaparkan bahwa sebelum KDM meresmikan penetapan hari bersejarah ini, Pemprov Jabar telah lebih dulu melandasi kebijakan tersebut lewat rangkaian diskusi dan kajian historis akademis yang mendalam bersama para pakar.
Load more