KDM Ancam Pajang Nama Pejabat atau Orang Tua yang Nekat 'Nitip' Anak di Sekolah Maung saat SPMB

tvOnenews.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengeluarkan peringatan keras sekaligus mengharamkan adanya praktik titip-menitip bangku kosong dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Sekolah Manusia Unggul (Maung) Jawa Barat.

Pendaftaran sekolah prestisius tersebut resmi dibuka mulai Senin (25/5/2026) hingga Jumat (29/5/2026) mendatang.

Pria yang akrab disapa KDM ini menekankan bahwa sekolah unggulan yang digagas oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat tersebut sengaja didirikan khusus untuk menjaring calon siswa dengan kualifikasi akademik maupun non-akademik terbaik.

Oleh sebab itu, seluruh tahapan seleksi wajib berjalan bersih, transparan, dan menjunjung tinggi integritas.

“Tidak boleh sekolah unggul ada titipan dari siapa pun, atas nama apa pun, dan untuk kepentingan apa pun,” tegas Dedi Mulyadi dalam pernyataan resminya di Bandung.

Baca Juga

Viral Kasus Dugaan Pelecehan yang Menyeret Wabup Sumedang, Dedi Mulyadi: Saya Akan Tanya Langsung!

Mantan Bupati Purwakarta dua periode ini meminta dengan sangat kepada seluruh kepala sekolah serta jajaran panitia penerimaan siswa baru agar menjaga benteng integritas.

Ia menginstruksikan tim di lapangan untuk menjauhi segala bentuk praktik curang yang dapat merusak visi dasar dari pembentukan sekolah kebanggaan Jabar tersebut.

Tak main-main, Dedi mengancam bakal langsung menjatuhkan sanksi pemecatan di tempat bagi oknum internal sekolah yang terbukti bermain mata atau memfasilitasi jalur belakang.

“Saya tidak segan-segan untuk memberhentikan kepala sekolah, memberhentikan panitia, memberhentikan siapa pun yang terlibat dari proses yang tidak terpuji dari sekolah unggul ini,” cetus KDM bernada tinggi.

Selain sanksi administratif berupa pemecatan, Pemprov Jabar dipastikan bakal menggandeng aparat penegak hukum untuk memproses secara pidana pihak-pihak yang nekat melakukan kongkalikong atau kecurangan sistematis sepanjang masa SPMB bergulir.

Menurut Dedi, budaya koruptif titip-menitip harus diputus mata rantainya agar tidak merusak cetak biru pencetakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

“Kami tidak akan segan-segan untuk memproses hukum bagi siapa pun yang nanti terbukti terlibat melakukan penyimpangan,” tambahnya.

Guna memberikan efek jera yang maksimal, KDM membeberkan strategi taktis tambahan berupa sanksi sosial.

Pemprov Jabar secara terbuka bakal memajang dan mengumumkan ke hadapan publik nama-nama orang tua, pejabat, atau tokoh yang kedapatan mencoba mengintervensi panitia demi meloloskan anaknya lewat jalur ilegal.