Dedi Mulyadi Ajukan Permintaan "Antimainstream" ke BPK: Seluruh OPD Pemprov Jabar agar Diperiksa

Menurut analisis KDM, ketidakpastian waktu transfer dari pemerintah pusat ini berimbas domino pada terganggunya kemitraan di daerah, termasuk terpaksa dilakukannya penundaan pembayaran kepada pihak ketiga atau kontraktor proyek.

Padahal, dari sisi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), kinerja Jabar dinilai relatif kokoh dan memenuhi target.

"Kalau memang sudah ada SK Menteri Keuangannya sekian, maka kami berharap konsisten sampai Desember. Yang terjadi pada 2025, dana tersebut justru dibayarkan menjelang kontraktor harus dibayarkan sehingga mengalami penundaan," kritik Dedi.

Merespons langsung harapan serta catatan fiskal kritis dari Gubernur Jabar, Anggota BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi menyatakan dukungan penuhnya terhadap komitmen Pemprov dan DPRD Jabar.

Pihaknya siap mengawal penyelesaian rekomendasi penataan administrasi, termasuk pembenahan intensif pada tenaga administrasi sekolah yang mengelola dana BOS di lapangan.

Bobby juga mengingatkan bahwa akuntabilitas penggunaan anggaran daerah merupakan instrumen vital yang langsung berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat di akar rumput.

Baca Juga

Kabar Bahagia untuk Warga Jabar di Jakarta, Dedi Mulyadi Pastikan Biaya Berobat Kelas 3 Dijamin Pemerintah

"Saya ingin menegaskan bahwa penggunaan APBD yang efektif dan efisien sangat penting karena setiap Rupiah yang dialokasikan mencerminkan pekerjaan publik dan harapan masyarakat," tandas Bobby Adhityo Rizaldi mengakhiri tanggapannya.