Turunkan Angka Stunting, Menko PMK: Kades dan Lurah Wajib Tahu Warganya yang Hamil dan Status Gizinya

Jakarta, tvOnenews.com - Penurunan prevalensi angka stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem di Wilayah Provinsi Jawa Barat terus digencarkan. Masing-masing Kabupaten/Kota tentunya memiliki strategi dan inovasi yang dilakukan. 

Seperti halnya Pemerintah Kota Depok yang telah melakukan inovasi dan kolaborasi untuk penanganan stunting. Menurut Mohammad Idris selaku Walikota Depok menjelaskan bahwa terdapat beberapa program unggulan yang telah dilaksanakan mulai dari Sekolah Pra Nikah hingga Pusat Pemulihan Gizi Buruk di Puskesmas. 

Sementara itu, dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem Pemerintah Kota Depok telah menggulirkan Kartu Depok Sejahtera (KDS) yang terintegrasi dengan berbagai program jaminan sosial nasional seperti JKN, bantuan PKH, bantuan lansia, dan sebagainya. 

"Jadi KDS ini sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan dan integrasi bantuan sosial berdasarkan integrasi data kemiskinan yang telah diverifikasi dan divalidasi menurut parameter kemiskinan di Kota Depok," Jelasnya saat agenda Roadshow Dialog Stunting dan Kemiskinan Ekstrem secara daring pada Jumat (20/01/2023). 

Pada Roadshow Dialog itu, selain Kota Depok turut hadir pula Pemerintah Kabupaten Indramayu dengan inovasi yang telah dijalankan yaitu Gerakan Penurunan Stunting (GESIT) berbasis aplikasi android serta website dan Program Orang Tua Asuh Balita Stunting.

Pemerintah Kota Bekasi dan Cimahi juga turut memberikan tanggapan terkait inovasi yang telah dilakukan misalnya kegiatan pencegahan gizi buruk dan stunting di setiap kecamatan yang ada di Kota Bekasi. 

Baca Juga

Segini Harta Kekayaan Sugiono, Mantan Menlu yang Kini Jadi Menko PMK: Capai Rp13,15 M?

Sedangkan Pj. Walikota Cimahi Dikdik Suratno menjelaskan bahwa dalam memberantas stunting dan kemiskinan ekstrem pihaknya melakukan kerja sama kemitraan dengan berbagai badan dan lembaga yang bergerak dibidang sosial. 

"Kami terus berupaya mengentaskan kemiskinan ekstrem dan stunting ini dengan melibatkan unsur kemitraan dalam memberikan bantuan," Tuturnya. 

Namun permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota pada saat ini terkait dengan adanya perbedaan data yang dikeluarkan oleh SSGI dengan data E-PPGBM. Contohnya pada Kota Cimahi angka prevalensi stunting Tahun 2021 menurut SSGI sebesar 19,90% tetapi menurut data E-PPGBM sebesar 10,18%. 

Perbedaan data tersebut tentunya mempengaruhi perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat oleh masing-masing daerah sehingga menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy pentingnya peningkatan kompetensi bagi para tenaga surveyor sebelum melakukan survei. 

"Untuk menghindari terjadinya perbedaan data ini, rekrutmen tenaga surveyor dapat diambil dari kader-kader yang sudah terbiasa dilapangan dan pentingnya peningkatan kompetensi sehingga data-data yang dikumpulkan lebih akurat," Jelas Muhadjir. 

Menko Muhadjir juga menyebut strategi jangka panjang yang mulai dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan lebih memperhatikan sektor hulu dimana para remaja putri diberikan tablet tambah darah dan memperhatikan pola makannya. 

"Strategi kita dalam jangka panjang, perlu di sisir dari yang paling hulu yaitu para remaja putri dimana nantinya akan melahirkan sehingga perlu ditambah asupan gizinya agar terhindar dari berbagai macam penyakit yang menyebabkan stunting," Kata Muhadjir. 

Ia menambahkan bahwa permasalahan dalam kemiskinan ekstrem dengan stunting saling beririsan satu sama lainnya. Dilihat dari data di lapangan, sebanyak 58% penduduk Kemiskinan Ekstrem berpotensi melahirkan anak stunting. Maka dari itu, seluruh perangkat daerah wajib mengetahui jumlah ibu hamil termasuk status gizi dan kondisi keluarganya.

"Diharapkan setiap kepala desa, lurah, dan jajaran perangkat desa mengetahui jumlah dan posisi ibu hamil di desanya, termasuk status gizi dan kondisi keluarga," ucap Muhadjir. (aag)