Konsolidasi Partai Buruh di Kebumen, Isyaratkan Pilih Capres yang Berani Mencabut Omnibus Law Cipta Kerja

Kebumen, tvOnenews.com - Menyambut tahun politik 2024, Partai Buruh gelar Konsolidasi Relawan dan Koordinator Desa se-Kabupaten Kebumen, di Aula Waduk Sempor, Sabtu (19/8/2023). 

Sebagai partai baru, Partai Buruh di Kabupaten Kebumen sudah terbentuk dari struktur Exsekutif Commite (EXCO) di tingkat kecamatan dan ditingkat desa dengan menggalang kekuatan dari berbagai elemen masyarakat. 

Bahkan, Partai Buruh Kebumen menjadi salah satu yang sudah tersusun struktur kepengurusannya.  

Ketua Komite Eksekutif (EXCO) Partai Buruh Kabupaten Kebumen, Adi Prasetiyo mengatakan, kegiatan hari ini merupakan Konsolidasi Relawan dan Kordes serta penguatan para caleg.

Secara faktual menurut Adi, para caleg Partai Buruh di Kabupaten Kebumen ini mayoritas dari anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). 

"Target kami yaitu di tiap Daerah Pemilihan (Dapil) itu akan mendapatkan kursi. Tentu ini tidak mudah, maka setelah konsolidasi ini akan kita tingkatkan dengan mapping dan strategi-strategi pemenangan," terang Adi kepada wartawan, Sabtu (19/8/2023).

Baca Juga

Upaya Putus Rantai Kemiskinan, Pemerintah Genjot Pembangunan Sekolah Rakyat

Dengan strategi pemenangan dan melalui jaringan anggota FSPMI serta serikat buruh yang ada di Kebumen, Partai Buruh yakin bisa memberikan yang terbaik dan mampu memiliki perwakilannya di Kabupaten Kebumen.

Sementara itu, Ketua Mahkamah Partai Buruh, Riden Hatam Aziz menyampaikan di depan kader bahwa Partai Buruh hadir untuk mengembalikan cita-cita mulia pendiri bangsa. 

"Kami dari Partai Buruh menginginkan rakyat mampu berdiri di kaki sendiri agar kehidupannya berkecukupan, sejahtera, adil, dan makmur," ucap Riden di depan para kader di Aula Waduk Sempor, Sabtu (19/8/2023).

Saat disinggung kepada siapa Partai Buruh akan menjatuhkan pilihan calon presiden, Presiden FSPMI ini dengan tegas memastikan capres yang akan didukung adalah yang bersedia mencabut Undang-undang No. 6 tahun 2023 tentang Omnibus Law Cipta Kerja.

"Namun, kami akan menyatakan diri nanti setelah Konvensi dan Presidium para pendiri atau inisiator partai. Kriterianya jelas, karena kami adalah antitesis dari diciptakannya Undang-undang Cipta Kerja, maka kami akan mencari capres yang punya komitmen mencabut Omnibus Law Cipta Kerja," tegasnya.

Menurutnya, mekanisme Pemilihan Capres di Partai Buruh harus melalui Rakernas, Konvensi Capres dan Rapat Presidium. Pada Rakernas Partai Buruh yang sudah digelar pada Februari 2023 lalu, telah muncul ketiga nama calon presiden, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. 

"Bahkan, ada capres independen dari Partai Buruh sendiri, yaitu Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, Najwa Shihab dan Mahfud MD juga muncul," pungkasnya. (Wkn/Ard)