Kapolri mengapresiasi dialog buruh dan pengusaha dalam pembahasan RUU Ciptaker. Listyo Sigit menekankan pentingnya keseimbangan antara hak pekerja dan iklim investasi.
Pimpinan DPR RI menerima aspirasi dari rombongan massa Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dan Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional alias May Day pada Jumat (1/5/2026).
Bidang Ketenagakerjaan (Bidnaker) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambut peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei dengan menggelar talkshow "Mayday dan
DPR menilai perubahan melalui UU Cipta Kerja yang memberi kewenangan pemerintah menetapkan tarif batas atas dan/atau batas bawah justru memperkuat peran negara.
Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Indra menyampaikan adanya paradigma baru dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional yang berorientasi pada upaya
Presiden RI Prabowo Subianto membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja berdasarkan pertimbangan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan.
Perubahan regulasi penetapan upah minimum 2025 memicu kekhawatiran di kalangan pengusaha. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, ungkap kekhawatirannya
Kadin Indonesia mendorong para pemangku kepentingan untuk segera duduk bersama membentuk UU Ketenagakerjaan yang baru dan terpisah dari UU Cipta Kerja.
Badai petir diperkirakan akan terus melanda sebagian besar wilayah Arab Saudi hingga Jumat mendatang (2/10). Untuk itu, Pemerintah Arab Saudi mengimbau masyarakat untuk waspada.
Sejumlah penyelamatan Maarten Paes dan koordinasinya bersama barisan pertahanan membuat gawang Indonesia tetap aman meski harus bermain dengan 10 orang.
Kevin Diks menjadi wakil pemain dalam wawancara yang digelar broadcast usai hasil imbang tanpa gol antara Timnas Indonesia melawan Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (28/9/2026).
Ombudsman siap berkoordinasi dan memberikan informasi yang diperlukan kepada DPR RI sebagai bagian dari upaya bersama memperbaiki tata kelola pelayanan publik.