Asosiasi Jasa Kontruksi Kebumen Keluhkan Sulitnya Akses E-Katalog untuk Proses Tender Proyek

"Kami tidak pernah diundang atau ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mengikuti proses pengadaan melalui E-katalog. Sedangkan yang bisa mendapatkan pekerjaan hanyalah badan usaha yang diundang atau ditunjuk oleh PPK," ungkapnya.

Dampaknya, lebih dari 90 persen anggota asosiasi terancam gulung tikar. Alasan itu, yang membuat mereka merasa perlu untuk mempertanyakan integritas dan kinerja pejabat pembuat komitmen (PPK) yang dianggap bersikap pilih kasih dalam proses pengadaan.

"Kebijakan ini, meskipun mendatangkan rekanan tertentu tapi berdampak negatif terhadap keberlangsungan usaha kecil dan menengah kontruksi Kebumen. Bagaimana tidak, tau-tau sudah ada pemenang proyek mas," saut Yulius Fikri Ketua Askonas.

Para ketua asosiasi ini berharap memiliki hak yang sama dengan kontraktor lain. Keprihatinan asosiasi saat ini bagaimana caranya agar anggota asosiasi jasa kontruksi juga mendapakan pekerjaan.

"Kenapa kita tidak bisa mendapatkan pekerjaan, kenapa. Apakah kami tidak memenuhi syarat, terus persyaratan agar mendapatkan pekerjaan apa," ujarnya.

"Dan kami berharap kondisi ini jangan berlarut-larut, harus ada perhatian serius dari pihak terkait utamanya dari bupati. Harapannya, agar terjadi perbaikan dalam proses pengadaan, dan demi mendukung keberlangsungan usaha jasa konstruksi lokal yang lebih adil dan transparan," imbuhnya.

Baca Juga

Cerita Perubahan dari Berbagai Daerah, Program TJSL PLN Hadirkan Manfaat bagi Masyarakat dan Lingkungan

Menurutnya, sistem lelang melalui katalog elektronik atau E-katalog bagus, evaluasinya hanya tinggal adanya proses pengawasan pada tender proyek pekerjaan yang diumumkan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dapat diakses oleh umum.

Kedepan para pengurus asosiasi berharap, LKPP sebagai regulator pengadaan bisa menjamin kelangsungan usaha para penyedia jasa kontruksi agar iklim usaha di Kabupaten Kebumen tetap sehat dan tertib.

"Sehingga sila ke -5 Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud bagi masyarakat jasa konstruksi," pungkasnya.

Sementara itu, saat wartawan mencoba klarifikasi terkait hal tersebut kepada dinas terkait dengan menghubungi melalui sambungan telepon dan WhatsApp Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Joni Hernawan belum memberikan respon.

Diketahui, sistem E-katalog jasa kontruksi merupakan solusi pemilihan penyedia jasa dengan terbuka, efisien, cepat dan mudah.