Unjuk Rasa Warga Terdampak Megaproyek Bendung Bener Purworejo Berlangsung Ricuh

Pihak warga didampingi DPRD Purworejo sudah melakukan upaya ke Kementerian ATR baik datang langsung maupun secara bersurat resmi.

"Kita minta kepada Kementerian ATR untuk mengeluarkan diskresi, untuk kapan diskresi keluar itu kewenangan dari kementerian, harapannya bisa segera turun diskresi itu," kata seorang perwakilan warga.

Sementara Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air BBWSO Yosiandi Rudi Wicaksono, didampingi Kepala BPN Purworejo, Andri Kristanto, juga menegaskan bahwa pihaknya sepakat untuk mencabut kasasi saat diskresi Menteri sudah turun. Diskresi itu nantinya akan menjadi dasar untuk melakukan reappraisal.

"Karena kan semangatnya sama untuk menyelesaikan masalah itu, tapi kita butuh landasan hukum yang kuat untuk penyelesaiannya, kasasi kita ini juga sebenarnya minta dasar hukum untuk reappraisal bukan kasasi menolak, hanya untuk perbaikan putusan," jelas Yosi.

Eko Siswoyo, Ketua Masterbend mengatakan, untuk saat ini pihaknya bersama masyarakat menunggu turunnya diskresi Menteri ATR. Pihaknya akan mengawal terus proses diskresi tersebut. Pihaknya juga akan melakukan pematokan tanah yang masih menjadi hak warga pada Rabu (12/1).

"Kita tidak pernah menghentikan pengerjaan proyek, kita hanya mematok di lahan yang masih berperkara dan tanah diluar penlok yang masih menjadi hak warga," jelas Eko.

Baca Juga

Cerita Perubahan dari Berbagai Daerah, Program TJSL PLN Hadirkan Manfaat bagi Masyarakat dan Lingkungan

Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada DPRD Purworejo yang terus membantu masyarakat dalam mengawal pembebasan lahan untuk pembangunan Bendung Bener.

"Berterimakasih karena sampai saat ini terus didampingi bahkan sampai kemarin di Jakarta juga didampingi. Akan tetapi kami juga sangat kecewa dengan adanya oknum anggota DPRD Purworejo yang justru memanfaatkan kesempatan untuk menjadi pahlawan kesiangan, kami mohon kepada yang memang tidak tahu akar masalahnya, tidak tahu perjuangan warga sejak awal, janganlah sok tahu," katanya.

pihaknya bersama warga terdampak lainnya juga menunggu turunnya diskresi Menteri ATR. Pihaknya juga akan terus mengawal proses diskresi tersebut. Menunggu kejelasan, warga juga akan melakukan pematokan tanah yang belum terbayarkan ganti ruginya, sebab itu masih menjadi hak warga.

"Kami tidak bermaksud menghentikan pengerjaan proyek, kami hanya mematok lahan yang belum dibayar," tegasnya. (Edi Suryana/Buz).