News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Warga Tolak Vaksinasi Jadi Penyebab Maraknya Sapi Terkena Penyakit Mulut dan Kuku di Jateng

Merebaknya kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) di Jawa Tengah semakin meresahkan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mencatat sudah ada 2.666 ekor sapi yang terkena PMK.
Jumat, 10 Januari 2025 - 18:01 WIB
Petugas beri edukasi pencegahan PMK ternak sapi di Jawa Tengah.
Sumber :
  • Tim tvOne - Teguh Joko Sutrisno

Semarang, tvOnenews.com - Merebaknya kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) di Jawa Tengah semakin meresahkan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mencatat sudah ada 2.666 ekor sapi yang terkena PMK.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jawa Tengah mengungkapkan, penolakan terhadap vaksinasi menjadi salah satu pemicu merebaknya kasus PMK yang menyerang hewan ternak di Jawa Tengah.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Kita perlu ekstra tenaga untuk mengedukasi para peternak. Penolakan peternak agar hewan ternaknya tak divaksinasi karena terbatasnya pengetahuan mereka. Mungkin dulu ada kasus, setelah divaksin sapinya sakit atau mati. Padahal setelah kita tracing, sapi itu ternyata dalam kondisi sakit, divaksin, sehingga sudah ada virus ditambah virus jadi semakin parah. Ini yang harus kita luruskan terkait berita seperti itu," jelas Haryanta, Jumat (10/1/24).

Ia menyebutkan, dari 2.666 kasus PMK, terdapat 76 ekor sapi yang mati dan 29 yang dilaporkan sembuh. Sementara sisanya masih dalam penanganan.

Hariyanta mengungkapkan, kasus PMK sudah tersebar di 25 kabupaten/kota di Jateng, mencakup 207 kecamatan dan 496 desa. Kabupaten Blora menjadi daerah dengan kasus PMK terbanyak, yakni sekitar 440-an ekor.

Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan (DP4) Blora, Ngaliman, mengungkapkan, kasus PMK di daerahnya telah tercatat sebanyak 447 ekor. Dia mengakui, salah satu penyebab tingginya kasus PMK di Blora karena banyaknya hewan ternak yang belum divaksinasi.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Kita edukasi pentingnya vaksinasi PMK untuk sapi. Kita mengedarkan brosur lewat HP, poster-poster, cara merawat yang terkena PMK," tambah Ngaliman.

Pemprov Jateng sudah mendapatkan pasokan 8.750 dosis vaksin dari pemerintah pusat untuk penanganan PMK. Blora memperoleh jatah dosis terbanyak, yakni sebanyak 2.000. Menurut Ngaliman, dari alokasi dosis yang diterima daerahnya, 50 persen di antaranya sudah didistribusikan. (tjs/buz)

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Melejit dari Tahun 2018, Dana Haji yang Dikelola BPKH Kini Tembus Rp180,72 Triliun

Melejit dari Tahun 2018, Dana Haji yang Dikelola BPKH Kini Tembus Rp180,72 Triliun

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mencatatkan pertumbuhan signifikan dalam menghimpun dana haji di Indonesia. 
Penampilan Gemilang Dony Tri Pamungkas di FIFA Series 2026 Tak Lepas dari Dukungan Sosok Ini

Penampilan Gemilang Dony Tri Pamungkas di FIFA Series 2026 Tak Lepas dari Dukungan Sosok Ini

Dony Tri Pamungkas tampil gemilang di FIFA Series 2026 bersama Timnas Indonesia. Performa impresifnya tak lepas dari peran penting Rizky Ridho.
JPU Bantah Pernyataan Nadiem Makarim Soal Hal Ini

JPU Bantah Pernyataan Nadiem Makarim Soal Hal Ini

Pernyataan eks Mendikbudristek Nadiem Makarim yang mengklaim mendapatkan persetujuan dari jaksa pengacara negara untuk melanjutkan proses pengadaan Chromebook dinilai tak sesuai dengan fakta persidangan.
KPK Catat 96,24 Persen Pejabat Negara Telah Setor Laporan Harta Kekayaan 2025

KPK Catat 96,24 Persen Pejabat Negara Telah Setor Laporan Harta Kekayaan 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis data terbaru mengenai kepatuhan para penyelenggara negara dalam melaporkan harta kekayaannya. 
Amsal Sitepu Ungkap Penyebab Kasus Hukumnya Berlarut: Kalau Tahu dari Awal, Saya Tidak Sampai 131 Hari Ditahan

Amsal Sitepu Ungkap Penyebab Kasus Hukumnya Berlarut: Kalau Tahu dari Awal, Saya Tidak Sampai 131 Hari Ditahan

Pengalaman pahit harus dirasakan oleh Amsal Sitepu, seorang pegiat ekonomi kreatif yang sempat mendekam di balik jeruji besi selama 131 hari. 
Pemerintah Jamin Produktivitas ASN Tetap Terjaga di Tengah Kebijakan WFH Taktis

Pemerintah Jamin Produktivitas ASN Tetap Terjaga di Tengah Kebijakan WFH Taktis

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak satu hari dalam seminggu merupakan strategi jangka pendek yang terukur. 

Trending

Amsal Sitepu Ungkap Penyebab Kasus Hukumnya Berlarut: Kalau Tahu dari Awal, Saya Tidak Sampai 131 Hari Ditahan

Amsal Sitepu Ungkap Penyebab Kasus Hukumnya Berlarut: Kalau Tahu dari Awal, Saya Tidak Sampai 131 Hari Ditahan

Pengalaman pahit harus dirasakan oleh Amsal Sitepu, seorang pegiat ekonomi kreatif yang sempat mendekam di balik jeruji besi selama 131 hari. 
Pemerintah Jamin Produktivitas ASN Tetap Terjaga di Tengah Kebijakan WFH Taktis

Pemerintah Jamin Produktivitas ASN Tetap Terjaga di Tengah Kebijakan WFH Taktis

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak satu hari dalam seminggu merupakan strategi jangka pendek yang terukur. 
Melejit dari Tahun 2018, Dana Haji yang Dikelola BPKH Kini Tembus Rp180,72 Triliun

Melejit dari Tahun 2018, Dana Haji yang Dikelola BPKH Kini Tembus Rp180,72 Triliun

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mencatatkan pertumbuhan signifikan dalam menghimpun dana haji di Indonesia. 
Penampilan Gemilang Dony Tri Pamungkas di FIFA Series 2026 Tak Lepas dari Dukungan Sosok Ini

Penampilan Gemilang Dony Tri Pamungkas di FIFA Series 2026 Tak Lepas dari Dukungan Sosok Ini

Dony Tri Pamungkas tampil gemilang di FIFA Series 2026 bersama Timnas Indonesia. Performa impresifnya tak lepas dari peran penting Rizky Ridho.
JPU Bantah Pernyataan Nadiem Makarim Soal Hal Ini

JPU Bantah Pernyataan Nadiem Makarim Soal Hal Ini

Pernyataan eks Mendikbudristek Nadiem Makarim yang mengklaim mendapatkan persetujuan dari jaksa pengacara negara untuk melanjutkan proses pengadaan Chromebook dinilai tak sesuai dengan fakta persidangan.
KPK Catat 96,24 Persen Pejabat Negara Telah Setor Laporan Harta Kekayaan 2025

KPK Catat 96,24 Persen Pejabat Negara Telah Setor Laporan Harta Kekayaan 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis data terbaru mengenai kepatuhan para penyelenggara negara dalam melaporkan harta kekayaannya. 
KNVB Resmi Larang 3 Pemain Timnas Indonesia Main di Liga Belanda, Maarten Paes Terbebas

KNVB Resmi Larang 3 Pemain Timnas Indonesia Main di Liga Belanda, Maarten Paes Terbebas

Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, melalui seorang juru bicara, melarang para pemain Timnas Indonesia yang berkarier di Liga Belanda untuk bermain. Namun, Maarten Paes tidak termasuk dalam daftar tersebut.
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT