Rakor PRR Pascabencana Sumatera-Aceh Rumuskan Kenaikan Biaya Pembangunan Huntap

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Indonesia melalui sejumlah kementerian dan lembaga menggenjot percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi (PRR) pascabencana Sumatera-Aceh pada 2025 silam.

Langkah tersebut direalisasikan melalui rapat koordinasi antara Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan BNPB.

Dalam rapat koordinasi turut membahas mengenai kenaikan biaya pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera-Aceh.

Biaya kenaikan huntap diusulkan menjadi Rp80 juta dari sebelumnya Rp60 juta per unit yang didasari masukan dari Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Safrizal ZA.

Kepala Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian kenaikan biaya pembangunan huntap turut didasari kebutuhan rumah layak huni di berbagai daerah terkhusus di tiga lokasi bencana.

Menurutnya besaran bantuan yang lebih proporsional akan meningkatkan kualitas hasil pembangunan sekaligus mempercepat penyelesaian huntap bagi masyarakat terdampak.

Baca Juga

Pertegas Arah Dukungan, Relawan Tegaskan Fokus Kawal Program Prioritas Prabowo-Gibran

"Nah di Huntap yang in-situ dan ex-situ mandiri yang menjadi tanggung jawab BNPB ini kan lebih kompleks karena sendiri-sendiri, yaitu akan digunakan mekanisme tersendiri yang kita usulkan adalah mekanisme namanya dana siap pakai karena memang BNPB ini dia fleksibel," kata Tito, Jakarta, Jumat (3/7/2026).

Tito memaparkan penyesuaian pembiayaan pembangunan huntap salah satunya melalui skema Dana Siap Pakai (DSP) BNPB.

Menurutnya pemanfaatan mekanisme DSP akan memberikan keleluasaan bagi BNPB dalam mempercepat pembangunan huntap diberbagai lokasi terdampak. 

Harapannya masyarakat dapat segera menempati hunian yang aman, layak, dan permanen sebagai bagian dari proses pemulihan pascabencana.

Tito menegaskan nantinya usulan tersebut akan disampaikan kepada Presiden RI, Prabowo Subianto melalui Kementerian Sekretariat Negara sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam memperkuat percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.(raa)