Palsukan Surat Kematian, Perangkat Desa di Rembang Terancam 6 Tahun Penjara

Rembang, Jawa Tengah – Seorang perangkat Desa Jeruk, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah bernama  Madiono (51 th) ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim Polres Rembang dalam kasus pemalsuan surat keterangan kematian warganya.

"Modus tersangka yang juga perangkat desa ini membuat surat keterangan kematian palsu warganya agar korban tidak lagi menerima bantuan dari pemerintah. Korban berisinial SM saat ini masih hidup, (namun) tersangka nekat melakukan tindak pidana pemalsuan surat ini lantaran ada dendam pribadi dengan suami korban," kata Kapolres Rembang, AKBP Dandy Ario Yustiawan saat melakukan rilis kasus di halaman Mapolres Rembang, Senin (28/3/2022).

Dandy menjelaskan, tersangka Madiono (51) melakukan pemalsuan surat tersebut dengan cara menulis data korban di surat keterangan kematian dan surat permohonan pembuatan akta kematian beserta saksi. Selanjutnya, tersangka memalsukan tanda tangan Sekretaris Desa (Sekdes) Jeruk dan suami korban.

"Ini yang dipalsukan adalah surat keterangan kematian yang rencananya untuk menerbitkan akta kematian dari Dindukcapil Rembang. Dalam penerbitan surat keterangan kematian, tersangka memalsukan tanda tangan Sekretaris Desa Jeruk dan suami dari korban," terang Dandy.

Terungkapnya kasus ini berawal dari laporan pihak Kepala Desa (Kades) Jeruk bahwa pihak Sekdes menemukan kejanggalan saat akan membuat laporan bulanan daftar penerbitan akta kematian (SIAK).

"Saat itu, Sekdes melaporkan ke Kepala Desa bahwa ada kejanggalan tercantum nama korban SM di daftar laporan bulanan SIAK, namun Korban SM itu saat ini masih hidup. Setelah dilakukan pengecekan, bahwa benar nama korban telah dibuatkan akta kematian palsu. Dalam surat permohanan itu, semua tanda tangan telah dipalsukan oleh tersangka," terangnya.

Baca Juga

Dinilai Berdampak Rusak Lingkungan, Mahasiswa di Yogyakarta Gelar Aksi Unjuk Rasa Terkait Rencana Pembangunan Pabrik Semen

Akibat perbuatan tersangka, korban tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah selama 3 bulan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 263 ayat 1 KUH dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. (Abdul Rohim/Ard)