Geruduk DPRD Pati, Ratusan Warga Demo Kawal Pansus Pemakzulan Bupati Sudewo

"Kami jamin akan tetap mengawal pansus ini sampai setuntas-tuntasnya," tegasnya.

Ia juga menyebut DRPD Pati juga akan memboikot kebijakan Bupati Sudewo yang dianggap melanggar hukum. Hal ini sesuai tuntunan dari Masyarakat Pati Bersatu.

"Kedua, kami DPRD Kabupaten Pati tidak akan menyepakati atau menyetujui kebijakan Bupati Pati Sudewo yang terbukti melanggar hukum," terangnya.

Selain itu, Ali juga menerima tuntutan masyarakat kepada partainya PDIP. Yakni antara lain mempertahankan Teguh Bandang Waluyo sebagai Ketua Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati Sudewo dan mengganti Joko Wahyudi sebagai anggota pansus.

"Ketiga, tuntutan ini ditujukan kepada Fraksi PDIP, kami PDIP berkomitmen tidak akan mengganti Ketua pansus Teguh Bandang Waluyo. Keempat, dari PDIP sesuai permintaan MPB, anggota pansus dari PDIP Joko Wahyudi juga kami sepakati untuk diganti," sebutnya.

Sementara itu, Wakil Ketua l DRPD Pati, Hardi juga mengaku partainya menerima tuntutan dari Masyarakat Pati Bersatu. Di antaranya yakni mengawal proses Pansus Hak Angket dan mengganti Irianto Budi Utomo sebagai anggota pansus.

Baca Juga

Terbongkar, Oknum Pengasuh Ponpes di Pati Diduga Cabuli Santriwati Sejak Tahun 2020

"Pada prinsipnya Partai Gerindra mendukung Pansus hak angket. Terkait tuntutan untuk mengganti Irianto Budi Utomo kami sepakat untuk diganti," tegasnya.

Sementara terkait tuntutan pemberhentian Sudewo sebagai pengurus Partai Gerindra, Hardi menyebut dirinya akan menyampaikan tuntutan tersebut ke DPP Gerindra.

"Tuntutan untuk memohon kepada DPP agar pak Sudewo pengurus DPP maupun keanggotaannya (diberhentikan) akan kami sampaikan ke DPP melalui DPW Jawa Tengah," pungkasnya. (arm/buz)