Panggil Direktur, Pansus Hak Angket DPRD Pati Sorot Sejumlah Permasalahan di RSUD Soewondo

“Kalau soal surat dari BKN, saya tidak tahu karena itu tidak ditujukan ke saya, tetapi langsung ke Bupati,” jelasnya di hadapan anggota Pansus.

Seperti diketahui, pengangkatan Rini sebagai Direktur RSUD Soewondo Pati menjadi sorotan lantaran statusnya adalah pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN), bukan anggota aktif. Hal ini membuat BKN meminta klarifikasi resmi kepada Bupati Pati mengenai dasar hukum pelantikan tersebut.

Selain dicecar pertanyaan seputar pengangkatan direktur dan ketua dewas RSUD Soewondo Pati dilakukan di hari yang sama, Rini Susilowati juga ditanya tim Pansus soal pemecatan 220 pegawai honorer yang sudah bekerja bertahun tahun di RSUD Pati.

Menjawab pertanyaan tim Pansus, Rini menegaskan bahwa kebijakan pengurangan tenaga honorer bukanlah inisiatif dirinya. Menurutnya, rencana itu sudah ada sejak sebelum ia dilantik sebagai Direktur RSUD Soewondo pada 3 Maret 2025.

“Sudah ada perencanaan sebelumnya, jadi saya hanya melanjutkan seleksi karyawan Soewondo,” katanya saat dicecar pertanyaan dari anggota pansus.

Ia juga mengungkapkan, penunjukan pihak ketiga untuk melakukan seleksi tenaga honorer RSUD Soewondo juga sudah ditetapkan sebelum dirinya menjabat. Sehingga, dirinya hanya meneruskan proses yang telah berjalan.

“Yang menunjuk pihak ketiga sebelum saya. Jadi, ketika saya menjabat, proses itu sudah ada. Saya tinggal melanjutkan,” imbuhnya.

Disinggung soal dugaan kecurangan dalam proses seleksi, seperti adanya peserta yang menyontek, Rini mengaku tidak tahu menahu. Pasalnya, ia tidak masuk ke dalam ruangan tes saat seleksi berlangsung.

“Saya tidak tahu kalau ada yang nyontek, karena saya tidak berada di ruangan test,” ucapnya.

Rini menjelaskan, pegawai honorer yang lolos saat ini menjadi pegawai tetap di RSUD Pati. Dia juga berencana membuka lagi rekrutmen pegawai di RSUD. Pihaknya mempersiapkan agar pegawai yang sebelumnya dipecat untuk bisa mendaftar. Tapi jadwal rekrutmen belum ditentukan.

"Setelah kita lakukan proses ini jadi lebih aman posisinya dan pada saat itu saya rekomendasikan ke depan akan menambah pelayanan, menambah pelayanan terkait dengan pasien, sehingga itu membutuhkan tenaga," jelasnya.

"Direncanakan kami akan menambah tenaga dan memprioritaskan untuk orang sebelumnya. Sehingga supaya teman-teman mendapatkan SK lebih jelas, karena sebelumnya itu kontrak satu tahun sekali satu tahun sekali," pungkas dia.