BGN Brebes Bantah Tudingan DPR Soal Dapur MBG Polri Serobot Lapak Sekolah

Brebes, tvOnenews.com - Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Arya Dewa Nugroho, menanggapi isu mengenai dugaan penyerobotan distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Polri  terjadi di Brebes Jawa Tengah.

Badan Gizi Nasional menegaskan, bahwa selama pelaksanaan MBG tidak pernah terjadi adanya permasalahan SPPG yang dikelola masyarakat umum, diserobot oleh SPPG Polri dalam distribusi makanan bergizi gratis ke sekolah-sekolah.

Hal ini dikatakan setelah adanya pernyataan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Kepala BGN Dadan Hindayana, gedung DPR RI Senayan, Jakarta, pada Rabu, 12 November 2025.

Pihaknya menyebut keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Polri banyak menimbulkan masalah, di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Brebes.

Baca Juga

Satu Keluarga Tenggelam di Embung Sigit Sragen, Ibu dan Anak Meninggal, Ayah Selamat

Korwil BGN Brebes justru menegaskan, pelaksanaan MBG di Kabupaten Brebes, berjalan lancar dan tidak ada masalah antar SPPG yang ada. Apalagi pembagian penerima manfaat di sekolah-sekolah yang mengatur adalah pihaknya dari BGN bukan dari masing-masing pengelola SPPG.

"Kami tegaskan di Kabupaten Brebes, tidak pernah terjadi adanya penyerobotan. Selama ini di Brebes berjalan kondusif dan mendapatkan dukungan dari semua pihak," kata Arya, Kamis, (13/11/2025).

Soal adanya kabar penyerobotan, sehingga terjadi peralihan dapur MBG ke penerima manfaat, menurut Arya tidak benar. Apalagi penerima manfaat yakni para siswa di sekolah-sekolah sudah terdata yang dimiliki BGN.

"Tidak ada peralihan penerima manfaat antar SPPG. Semua sudah terdata di aplikasi yang dimiliki pihak BGN terkait penyaluran," tegas Arya.

Korwil BGN Brebes, menurut Arya sudah menentukan sekolah-sekolah penerima manfaat melalui kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU). Sementara untuk SPPG baru yang mau running, ke depannya akan ada kordinasi antar SPPG yang difasilitasi oleh BGN.

"Pendataan yang dilakukan, agar tidak terjadi tumpang tindih antar SPPG yang menyalurkan MBG ke sekolah-sekolah. Apalagi sudah ada regulasi di juknis penyaluran melalui sekolah-sekolah terdekat," jelas Arya.

Sementara sekolah-sekolah harus dilayani SPPG terdekat dan juga jaraknya maksimal hanya sampai 6 kilometer atau tidak boleh lebih dari 10 menit," ujar Arya.

Data dari Korwil BGN Brebes, kebutuhan SPPG di Kabupaten Brebes mencapai 172 SPPG. Sementara SPPG yang sudah terdaftar 102 SPPG dan yang baru bisa beroperasi barulah 65 SPPG per hari ini.

Kendala bagi yang sudah terdaftar, namun belum beroperasi dikarenakan regulasi terbaru SPPG baru, harus memiliki sertifikat layak izin sanitasi yang dikeluarkan oleh Dinkes Brebes.

"Kebutuhan SPPG di Brebes masih besar, dikarenakan saat ini dari 65 SPPG yang sudah beroperasi baru mampu memberikan MBG ke190 ribuan siswa atau penerima manfaat. Padahal kebutuhan penerima manfaat mencapai kisaran 500 hingga 600 ribu penerima manfaat," ungkap Arya.

Salah seorang penerima manfaat, siswi kelas IX SMP Negeri 2 Brebes Aininah mengatakan, kehadiran program MBG dari Polres Brebes di sekolahnya menjadi hal yang sangat dinantikan. Selain membantu kebutuhan gizi harian, program ini juga memberi dampak ekonomi bagi para siswa yang ada di SMP Negeri 2 Brebes.

“Kami sangat senang, apalagi makannya juga enak dan bergizi. Bahkan, bisa menghemat uang jajan sekolah dan bisa ditabung untuk keperluan lainnya," kata Aininah.

Terpisah Kepala SD Negeri Gandasuli 02 Kecamatan Brebes Sucipto mengatakan, bahwa sekolahnya mulai menerima MBG dari yayasan Kemala Bhayangkari Polres Brebes, sejak tanggal 03 November 2025 lalu. 

"Saat kami pertama menerima tidak ada paksaan. Kami malah justru terbantu dan anak-anak merasa senang dikarenakan makanannya yang diterima bagus dan siswanya selalu menghabiskannya MBG yang diberikan," ungkapnya.(tho/dan)