Hari Anti Tambang, Warga Pati Demo Tolak Tambang di Kawasan Pegunungan Kendeng

“Kami menerima apa yang menjadi tuntutan mereka. Mereka ingin melaporkan bahwa banyak perusahaan tambang legal yang melakukan kegiatan-kegiatan yang dianggap kurang tepat,” ujar Kompol Anwar.

Polresta Pati, lanjutnya, akan melakukan koordinasi dan klarifikasi bersama pihak terkait, termasuk instansi pemberi izin pertambangan serta pemerintah daerah.

“Kami akan klarifikasi dengan para stakeholder, baik yang memberikan izin maupun pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan berkaitan dengan izin tambang,” katanya.

Terkait tudingan adanya oknum polisi yang membekingi tambang, Kompol Anwar menegaskan era keterbukaan saat ini tidak lagi memberi ruang bagi praktik tersebut.

“Saya kira era-era saat ini tidak ada lagi namanya beking-bekingan,” tegasnya.

Usai berunjuk rasa di depan Mapolresta, massa melakukan long march menuju Kantor Bupati Pati.

Baca Juga

Kabar Aksi 10 November Mencuat, Haedar Nashir Ajak Instrospeksi Hari Pahlawan: Jangan Menghalalkan Segala Cara

Mereka mempertanyakan penyusutan luasan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Sukolilo yang sebelumnya mencapai lebih dari 11 ribu hektare pada 2010, namun kini tersisa sekitar 7 ribu hektare.

“Empat ribu hektare kawasan karst hilang dan akhirnya muncul titik-titik tambang yang dekat dengan permukiman dan sumber air. Faktanya masyarakat sudah menerima dampaknya,” tutur Gunretno.

Massa menegaskan penolakan terhadap seluruh bentuk pertambangan, baik tambang galian C maupun tambang semen, karena dinilai mengancam sumber mata air dan keberlangsungan pertanian warga.

“Kita harus mempertahankan lahan yang produktif,” tandasnya.

Dalam aksi di depan kantor Bupati Pati ini, selain menggelar orasi, Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) juga menyampaikan tuntutan terkait persoalan tambang di Pegunungan Kendeng Utara kepala Pemkab Pati. Tuntutan ini disebut akan ditanggapi dalam waktu sepekan ke depan.

“Surat diterima, karena tidak bisa diterima pak Chandra dan dari bu Sekda akan menyampaikan dengan waktu seminggu ini dia akan memberi jawaban. Kami akan terus mengawal ini karena konflik sumber daya alam ini sudah dari dulu. Pengerusakan yang terus masif ini kita akan terus tidak tinggal diam,” pungkasnya. (arm/buz)