Dorong Warga Jadi Wirausaha, Dinkopnaker Boyolali Kucurkan DBHCHT Rp150 Juta untuk Pelatihan TKM

Pemerintah memberikan pelatihan sekaligus bahan dasar dan sarana usaha sebagai pemantik agar peserta tidak berhenti setelah mengikuti pelatihan.

Targetnya, peserta mampu membangun usaha secara bertahap sehingga memiliki pendapatan sendiri dan pada akhirnya dapat meningkatkan kondisi ekonominya.

“Kalau tadinya mungkin desil 1, bisa naik menjadi desil 2 karena dia sudah punya kemampuan untuk berusaha sendiri,” imbuhnya.

Sawitri menegaskan program pelatihan ini tidak diberikan kepada desa maupun orang yang sama setiap tahun. Dinkopnaker memiliki basis data penerima program yang menjadi salah satu acuan dalam menentukan lokasi dan sasaran pelatihan.

“Harapannya bukan desa itu lagi, orang itu lagi. Jangan sampai ada orang yang seumur hidup menjadi peserta pelatihan kita. Kami arahkan supaya berganti-ganti, begitu pula bentuk pelatihannya,” tegasnya.

Selain mempertimbangkan potensi wilayah, terdapat sejumlah kriteria dalam menentukan lokasi. Salah satunya adalah kecamatan tersebut harus menjadi penghasil cukai hasil tembakau.

Baca Juga

Siswa Kelas 2 SD di Pemalang Meninggal Dunia, Diduga Jadi Korban Perundungan Kakak Kelas

Dinkopnaker kemudian mencocokkannya dengan database untuk melihat desa-desa yang setidaknya dalam dua hingga tiga tahun terakhir belum mendapatkan pelatihan maupun bantuan sarana usaha sejenis.

Untuk pelaksanaan program TKM tahun 2026 tersebut, Pemkab Boyolali mengalokasikan anggaran sebesar Rp150 juta yang bersumber dari DBHCHT.

Program ini diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan pelatihan semata. Pemerintah menargetkan keterampilan yang diberikan benar-benar berubah menjadi aktivitas ekonomi baru, melahirkan wirausaha pemula, sekaligus membuka kesempatan kerja di tingkat masyarakat.

Langkah tersebut sejalan dengan semangat Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja, yang menempatkan perluasan kesempatan kerja sebagai upaya menciptakan lapangan pekerjaan baru maupun mengembangkan lapangan pekerjaan yang telah tersedia.

Dengan demikian, uang pelatihan tidak hanya menghasilkan peserta yang memiliki sertifikat keterampilan, tetapi diharapkan melahirkan pelaku usaha baru yang mampu menghasilkan pendapatan dan membuka peluang kerja di tengah masyarakat. (buz)