Mardani Ali Sera Sebut Ada Gerakan Berbahaya Tunda Pemilu dan Perpanjangan Jabatan Presiden

Sleman, tvOnenews.com - Wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden kembali mencuat.

Wacana itu dilontarkan oleh Plt Ketua Umum PPP yang juga Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahan Pangan, Muhammad Mardiono.

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyebut hingga saat ini tahapan pemilu tetap sesuai jadwal.

"Dari seluruh rapat yang saya ikuti di Komisi II bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP selalu kami rapat 4 unit ini, semuanya loud and clear tegas lugas jelas, pemilu dilaksanakan 14 Februari 2024 untuk Pileg dan Pilpres dan 27 November 2024 untuk Pilkada," katanya ditemui di kampus UII Yogyakarta, Selasa (7/2/2023).

Menurut Mardani, seluruh anggaran untuk Pileg, Pilpres, dan Pilkada sudah disiapkan. Peraturan KPU dan Bawaslu soal Pemilu juga telah dijalankan.

Baca Juga

Siapa Sohibul Iman? Pengganti Hidayat Nur Wahid sebagai Wakil Ketua MPR

Bahkan, pembagian daerah pemilihan (dapil) juga sudah dikerjakan. Sehingga tidak ada alasan untuk menunda pesta demokrasi tersebut.

Namun Ketua DPP PKS itu juga mengakui bahwa memang ada gerakan yang terus melempar isu terkait penundaan pemilu.

"Tidak ada asap kalau tidak ada apinya. Kami merasa ada gerakan itu dan itu gerakan yang sangat berbahaya yang bertentangan dengan konstitusi dan bisa mematikan demokrasi. Karena itu kami tegas menolak seluruh ide gagasan penundaan pemilu apalagi perpanjangan jabatan presiden," tegas Mardani.

Namun Mardani belum bisa menjelaskan gerakan yang dimaksud. Apalagi untuk mendeteksi secara spesifik siapa orang yang berada di balik wacana tersebut.

"Siapanya kami belum bisa deteksi secara spesifik karena ini seperti orang buang angin, baunya tahu tapi ga ada yang ngaku dan kita mau menuduh juga tidak bisa karena belum punya metodenya," ungkap politisi dari dapil DKI Jakarta 1 itu.

Mardani kemudian mengajak masyarakat untuk bersama-sama menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Yang jelas kami cerca dan kami tolak dan kami ajak masyarakat untuk sama-sama menjaga demokrasi dengan menolak ide absurd dan naif seperti itu," pungkasnya. (apo/muu)