Anggota DPRD Anshori Minta Pemkab Lamongan Maksimalkan Anggaran BTT Senilai 15 Miliar untuk Penanganan Banjir
- tvOne - m mahrus
Lamongan, tvOnenews.com - Musibah banjir yang melanda wilayah Kabupaten Lamongan, Jumat (24/2) belum juga surut. Selain merendam ribuan rumah warga, banjir akibat luapan sungai Bengawan Njero tersebut juga menenggelamkan lahan para petani tambak.
Anshori, anggota DPRD Kabupaten Lamongan dari fraksi Gerindra yang juga Sekretaris Komisi B mengatakan, bencana banjir tersebut tentu mengakibatkan kerugian yang luar biasa bagi masyarakat, para petambak gagal panen, lumpuhnya perekonomian, aktivitas warga, pendidikan dan pelayanan publik di sejumlah desa terganggu akibat banjir.
Terkait nasib ribuan petani tambak yang gagal panen akibat dampak bencana banjir, Fraksi Gerindra berharap seluruh petambak yang terdampak, mendapat bantuan dan perhatian serius dari Pemkab Lamongan.
"Kalau anggaran di OPD tidak ada atau atau tidak cukup, Fraksi Gerindra berharap anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) pada tahun 2023 sebesar 15 miliar digunakan semaksimal mungkin untuk membantu masyarakat terdampak bencana banjir, penanganan bencana banjir dan membantu para petambak yang gagal panen, apakah itu melalui bantuan bibit ikan, waring atau lainnya,” ujar Anshori.
“Jangan sampai anggaran BTT penyerapannya sangat rendah, karena tiap tahun anggaran BTT ini tidak maksimal penyerapannya, seperti tahun 2020 dana BTT sebesar 54 miliar dan hanya terserap 56,40 persen, tahun 2021 sebesar 30 miliar hanya terserap 64, 62 persen dan tahun 2022 sebesar 30 miliar hanya terserap sebesar 9, 24 persen,” lanjutnya.
Tambah Anshori, penyerapan anggaran BTT yang tidak maksimal tiap tahun ini tentu disayangkan, karena anggaran BTT bisa digunakan untuk penanganan bencana banjir dan tiap tahun Lamongan terjadi bencana banjir.
“Banyak masyarakat yang butuh bantuan, terutama para petambak yang gagal panen akibat banjir belum tersentuh bantuan pemerintah. Padahal kalau produksi ikan tinggi, selalu diklaim sebagai keberhasilan pemerintah, sedangkan ketika terjadi bencana banjir, para petambak hanya didata tambaknya, tapi setelah itu tidak diikuti dengan kebijakan pemerintah daerah yang bisa membantu para petambak. Realitas seperti ini menimbulkan kesan bahwa Anggaran BTT hanya jadi pajangan untuk menjaga kesehatan Fiskal APBD dan pemerintah memang kurang serius menangani banjir serta tidak berpihak ke petambak yang tiap tahun mengalami gagal panen akibat bencana banjir," ujar Anshori politisi asal kecamatan Turi ini.
Load more