Jelang Arus Mudik 2023, Menteri Perhubungan Budi Karya Cek Kesiapan Sarana dan Prasarana Transportasi di Jawa Timur

Dalam tinjauannya, Menhub memberikan pengarahan kepada unit pelaksana teknis (UPT) Kemenhub yang ada di Provinsi Jawa Timur diantaranya yaitu:  Otoritas Bandara III Surabaya, Syahbandar Utama, Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak, dan Distrik Navigasi Tanjung Perak, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Jawa Timur, Balai Teknik Perkeretaapian Surabaya, Politkenik Penerbangan dan Pelayaran Surabaya.

 

 

Dari total prediksi 123,8 juta orang yang melakukan pergerakan di masa mudik lebaran tahun ini, 62,5% nya atau 77,3 juta berasal dari pulau Jawa. Provinsi Jawa Timur adalah daerah tertinggi yang menjadi daerah asal mudik yaitu sebesar 21,2 juta orang (17,1%) dan menjadi daerah tujuan mudik kedua tertinggi setelah Jawa Tengah yaitu sebesar 24,6 juta (19,87%).

 

“Potensi lonjakan pergerakan masyarakat yang akan mudik di Jawa Timur ini sangat tinggi, oleh karenanya kami terus berkoordinasi intensif dengan operator transportasi yang ada di sini, untuk memastikan persiapan dilakukan dengan baik, agar pelaksanaan arus mudik dan balik berjalan dengan aman dan memberikan kesan yang baik di masyarakat,” ujar Menhub.

 

Pada kesempatan tersebut, Menhub juga melakukan pengecekan kesiapan Bandara Juanda menghadapi lonjakan penumpang dan pergerakan pesawat di arus mudik dan balik lebaran. 

 

Menhub menjelaskan, penanganan lonjakan arus mudik dan balik di moda transportasi udara relatif lebih terkendali dibandingkan dengan moda transportasi darat. “Karena masyarakat yang datang ke bandara sudah memiliki tiket sehingga sudah dapat diketahui dari awal pergerakan penumpang dan pesawat perharinya. Tetapi tetap harus dipersiapkan dengan serius,” tutur Menhub.

 

Sejumlah langkah antisipasi lainnya juga telah disiapkan menghadapi lonjakan penumpang dan peningkatan pergerakan pesawat, diantaranya yaitu: melakukan inspeksi keselamatan atau ramp check pesawat udara mulai 11 April hingga 2 Mei 2023, mengoptimalkan pengoperasian pesawat, dan menambah jam operasional bandara.

 

Selain itu Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Udara juga akan melakukan pengawasan dengan ketat terhadap penerapan tarif tiket pesawat agar tidak melewati Tarif Batas Atas (TBA) yang telah ditetapkan dan akan memberikan sanksi bagi maskapai yang melakukan pelanggaran. 

 

Kemenhub telah meminta operator bandara dan maskapai secara proaktif memberikan informasi yang jelas kepada calon penumpang dan penumpang pesawat serta masyarakat umum tentang besaran tarif tiket pesawat. 

 

Berdasarkan prediksi Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub, sebanyak 6,19 juta orang atau 5% dari total pergerakan masyarakat akan melakukan perjalanan menggunakan pesawat pada arus mudik dan balik. Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut telah disiapkan sebanyak 412 pesawat pada 51 bandara domestik dan 16 bandara internasional.(KHU)