Pemilu 2024 Diduga Ada Pemilih Siluman, KPUD Jatim Lakukan Strategi Ini

Jatim, tvOnenews.com - Pemilu 2024 tinggal tunggu waktunya untuk diselenggarakan di Indonesia. Namun, diduga dalam kontestasi pemilu dan pilpres 2024 tersebut diduga ada pemilih siluman. 

Diduga maraknya pemilih siluman tersebut, tentu membuat berbagai pihak dirugikan terutama rakyat. Hal ini terjadi diduga karena jadwal pemilu yang diangap mepet, dan membuat tahapan tahapan pemilu yang krusial, seperti proses pendaftaran pemilih seperti asal kebut. 

Akan tetapi Komisioner KPUD Jawa Timur menepis tudingan adanya pemilih siluman. Sehingga tudingan itu membuat KPUD Jawa Timur melakukan strategi, yakni sistem digital yang bisa diakses dan dimonitor rakyat.  

Hal ini tak lain untuk mencegah adanya pemilih siluman nantinya, bahkan bila ditemukan pemilih siluman, rakyat bisa segera melaporkan.

Komisioner KPUD Jawa Timur Bagian Data dan Informasi, Nurul Amalia menyebutkan,  untuk Pemilu 2024 itu berlangsung tahapannya sangat panjang mulai penyusunan daftar pemilih yang dilakukan bulan Februari yang lalu, sampai Maret belum ditetapkan. 

Baca Juga

PDIP Komentari soal Putusan MK Terkait Parpol Gugur Bila Tak Penuhi 30 Persen Caleg Perempuan

“Artinya kan proses itu sangat panjang .  Kalau nggak salah, saya hitung terus sekitar 60-an proses pencarian data sangat luas menerima masukan masyarakat, baik secara langsung maupun secara online,” ungkap Nurul Amalia.

Menurut Nurul Amalia,  terkait daftar pemilih ini masyarakat saat ini  bisa cek data pemilih melalui online. Jika namanya ndak ada bisa  langsung  lapor secara online atau lapor pemilih dan kpu.co.id. 

“Nah intinya apa, semua proses yang dilakukan selama tu prosesnya terbuka dan sangat besar kemungkinan untuk mendapatkan koreksi dari siapapun selama menunjukkan dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan,” papar Nurul.

Mantan Komisioner KPU Kota Surabaya ini mencontohkan, misalanya ketika dirinya cek di deskripsi online tidak ada namanya, dia bisa langsung lapor,  bisaat lewat  online maupun datang langsung ke kpu, bisa di kecamatan atau di Kelurahan.

“Artinya kami sebagai penyelenggara  berupaya semaksimal mungkin menyajikan data yang akurat dan paling mudah itu yang kami lakukan. Sehingga kalaupun misalnya kami menyusun data pemilih hari ini ada orang yang meninggal,  masing-masing bisa jadi kemarin ada saudara saya  meninggal, tentunya saya yakin saudara saya itu masih masuk di data. Tinggal bagaimana koneksi kita kepada penyelenggara belum tentu tahu kalau ada saudara saya meninggal, kalau tidak saya kasih tahu,” jelasnya.

Tanggapan atau masukan masyarakat serta data pengguna ini sangat diperlukan dalam rangka koreksi, manakala ada data yang kurang. Perlu diketahui kemutahiran data ini penting. Pihak KPU tidak bisa mencegah orang itu tidak bergerak, atau tidak pindah.

“Misalnya hari ini cocok atau coklit itu kemarin kemudian Februari yang lalu kami mencoklit posisi, misalnya bisa jadi masih hidup atau dia di Surabaya bisa jadi hari ini bulan Juni dari masa sekarang sudah 4 bulan berjalan posisi sudah berubah, yang tadinya hidup bisa meninggal, yang tadinya di Surabaya sudah pindah keluar daerah.Karena itu,  sangat dibutuhkan  masukan dari masyarakat  sebelum DPT  ditetapkan,” terang Nurul.

“Jadi kalau  yang namanya siluman siluman itu, saya juga enggak paham yang dimaksud. Maka kalau ada  berita begitu atau ada informasi yang akurat silahkan konfirmasi kepada kami,  mana datanya yang dimaksud siluman. Nanti akan kami proses ke data kami,” kilahnya.

Alumni Universitas Airlangga Surabaya ini mengakui jumlah tenaga penyelenggara pemilu  ada keterbatasan-keterbatasan ,  untuk di tingkat Kelurahan atau Desa hanya 5 orangm  sedangkan di tingkat kecamatan ada 3 orang.  

Karena itu, dia berharap  pada masyarakat untuk menginformasikan kepada petugas KPU di daerah hingga tingkat kelurahan dan kecamatan.

“Jadi peran serta masyarakat itu sangat kami perlukan. KPU itu tidak mungkin bisa memutakhirkan data tanpa bantuan masyarakat. Informasi dari masyarakat itu sangat penting bagi kami untuk memastikan apakah data itu sesuai dengan fakta di lapangan atau tidak. Jadi kami tidak menutup mata , tidak menutup diri kok, kalau misalnya ada masukan-masukan justru kami berterima kasih kepada masyarakat,” tandasnya. (msi/aag)