DKPP Akui Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Meningkat Drastis

Bogor, tvOnenews.com - Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo mengatakan lembaganya terus melakukan perbaikan sekaligus memperkuat komunikasi publik.

Hal ini supaya masyarakat semakin memahami peran DKPP sebagai penegak kode etik penyelenggara Pemilu.

“Karena secara kelembagaan memang DKPP ini kan tidak terlalu dikenal seperti KPU dan Bawaslu. Ya, karena memang lahirnya sebagai anak bungsu,” ujar Ratna di Bogor, Jawa Barat, dikutip Kamis (2/7/2026).

Dia mengatakan DKPP memiliki peran strategis dalam menjaga sikap penyelenggara Pemilu supaya tetap pada koridor hukum yang ditetapkan, serta tidak melakukan penyimpangan.

Ratna menambahkan upaya sosialisasi yang dilakukan DKPP berdampak terhadap meningkatnya laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

“Kami melihat peran serta publik di dalam melaporkan dugaan pelanggaran etik itu di tahun 2023, 2024, 2025, bahkan tahun ini, itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan data-data pengaduan di periode-periode sebelumnya,” katanya.

Baca Juga

PRI Konsolidasi Organisasi di Jatim, Struktur Terbentuk di 29 Daerah

Dia mengungkap masih banyak pelanggaran etik yang terus berulang dari satu periode Pemilu ke periode berikutnya.

“Perbuatannya sebenarnya itu-itu saja soal pergeseran suara, soal tidak melakukan apa tugas terkait dengan misalnya mengumumkan DPS, DPT, atau perbuatan asusila,” ujar Ratna.(saa/raa)