Aneh, Temuan 1 Rumah dengan 40 KK, Anggota DPRD Desak KPU dan Bawaslu Surabaya Bongkar Kasus Ini

Surabaya, tvOnenews.com – Kasus temuan satu alamat rumah digunakan untuk 40 Kartu Keluarga (KK) di Kota Surabaya menjadi sorotan banyak pihak, termasuk dari kalangan anggota DPRD Kota Surabaya yang menilai hal tersebut cukup riskan menjelang Pemilu 2024 mendatang.

Hal ini sempat mencuat dan ramai menjadi perbincangan publik ketika masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2023/2024 melalui sistem zonasi yang “titip alamat”, mendadak banyak warga pindah KK.

Tak hanya  saat menjelang PPDB, kasus ini bisa cukup riskan lantaran saat ini sudah memasuki tahun politik hingga pelaksanaan Pemilu 2024 nanti. Sehingga dinilai berpengaruh pada daftar pemilih.

Temuan adanya satu alamat rumah dengan 40 KK ini juga menjadi sorotan Anggota DPRD Jawa Timur Dapil Surabaya, Lilik Hendarwati. Karena itu, Politisi PKS ini menyambut baik kebijakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan perombakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadispendukcapil),  yang belakangan ini marak adanya temuan kasus tersebut.

“Kota Surabaya memang mesti berbenah sehingga menjadi kota yang lebih baik. Apalagi, dengan sumber dayanya yang luar biasa, APBD yang mencapai Rp11,2 triliun dengan jumlah penduduk hampir 3 juta jiwa. Jadi, memang harus menjadi perhatian yang luar biasa sebagai kota terbesar ke dua di Indonesia,” ungkapnya.

Lilik Hendarwati menyebutkan, kaitan dengan kasus KK yang satu rumah dengan jumlah KK cukup banyak, tentu hal ini dinilai ganjil dan tidak biasa terjadi di kota maupun daerah lainnya.

Baca Juga

Gubernur Khofifah Terima Penghargaan CSR dan Pengembangan Desa Berkelanjutan 2026

“Tentu ada hal yang tidak biasa-biasa saja dalam kasus ini. Hal yang perlu menjadi perhatian dan pertanyaan besar, kenapa ini terjadi pada saat ramai PPDB dan menjelang Pemilu 2024, ada peningkatan KK yang luar biasa dalam satu tempat, ini pasti ada sesuatu yang  tidak biasa,” ujarnya.

Lilik berharap kasus adanya 40 KK yang berada dalam satu tempat ini dapat dibongkar  secepatnya. Dia juga mendesak KPU dan Bawaslu Kota Surabaya juga memperhatikan hal ini.

“Jadi, saya berharap hal ini bisa segera dibongkar. Siapa yang ada di balik ini? Barangkali itu kalau hanya satu dua yang diketahui, tapi jika ternyata ada banyak di sejumlah tempat, saya berharap KPU dan Baswaslu memperhatikan hal seperti ini,”  tukasnya.

“Selain itu, saya berharap tahun politik ini bisa kondusif. Jangan sampai muncul banyak hal aneh atau ganjil yang sepertinya memang sudah dirancang sebelumnya,” tambahnya.

Diduga buntut dari kasus temuan ini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi merotasi jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadispendukcapil) Kota Surabaya. Kepala Dispendukcapil Surabaya Agus Imam Sonhaji digeser menjadi Asisten Pemerintah.

Perombakan ini dilakukan Walikota Eri Cahyadi  bersamaan dengan ratusan perangkat dinas yang lain di Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Senin (7/8) lalu. Saat itu, Eri menegaskan perputaran ini berdasarkan kontrak kinerja dan hasil penilaian tim ahli. 

“Karena itu, ada rotasi pejabat di sejumlah dinas,” kilahnya, usai pelantikan. (msi/hen)