1200 Ijazah Alumni Tak Terdaftar di Kemendikbudristek, Mahasiswa UTM Gruduk Rektorat

Bangkalan, tvOnenews.com - Ratusan mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Bangkalan mengelar aksi unjuk rasa di halaman kantor rektorat. Di halaman kampus, para mahasiswa tersebut membakar ban bekas. Usai membakar ban bekas, ratusan mahasiswa berbagai jurusan langsung masuk ruang kerja karyawan kampus.

Selain itu mereka juga menyegel sejumlah ruangan penting, termasuk menyegel ruang kerja rektorat dengan rantai. Aksi mahasiswa ini dilakukan karena mahasiswa yang telah lulus tahun 2022 lalu, diketahui nomor ijazahnya tidak terdeteksi di website Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek)

"Yang pertama, terkait mahasiswa yang telah lulus tahun 2022 lalu ijazah tidak terdeteksi di website Kementrian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi. Yang melapor itu sekitar seribu dua ratus orang, ijazahnya tidak terdeteksi," kata Ahmad Roby Gunawan, Presiden Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, Senin (21/8).

Lanjutnya, Ahmad Roby mengatakan, sebelum aksi unjuk rasa dilakukan, ia bersama teman yang lain sempat melakukan audiensi dengan pihak kampus, namun pertemuan tersebut tidak menemukan titik terang.

"Kami sebelumnya telah melakukan audiensi, namun tidak menghasilan apa - apa. Dengan terpaksa atau mau tidak mau kami melakukan aksi demo," tuturnya.

Tak hanya itu, menurut Ahmad Roby, ratusan mahasiswa itu juga mengeritik pihak kampus terkait penentuan uang kuliah tunggal (UKT).

Baca Juga

Diduga Mengantuk, Sebuah Mobil Seruduk Rumah Warga dan Tiang Listrik, Empat Orang Luka-luka

"Yang kedua tentang permasalahan soal transparansi, penerapan jumlah mahasiswa baru, karena kemarin itu banyak sekali jumlah mahasiswa baru yang tergolong kurang mampu, tapi dapat UKT tertinggi yaitu sekitar tiga juta rupiah. Kami juga telah melakukan audiensi kepada rektor terkait mekanismenya seperti apa, namun setelah kesana (ke rektor) kita tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Bahkan sampai sekarang kami belum mendapatkan apa - apa," ucapnya.

Menanggapi perihal itu, Taufiqurrahman Hasbullah, Kepala Bagian Kerjasama dan Humas UTM mengungkapkan bahwa gelaran aksi yang dilakukan mahasiswa itu masih dalam tataran kewajaran sebagai upaya menyalurkan aspirasi.

“Kami sangat berterima kasih atas koreksi dari mahasiswa, supaya ada peningkatan pelayanan yang lebih baik dari pihak kampus,” ungkap Taufiq dihadapan insan jurnalis di Lantai V Gedung Rektorat UTM.

Taufik memaparkan terkait tuntutan mahasiswa, pertama terkait 1.200 ijazah lulusan UTM yang tidak terdeteksi di website Kemendikbudristek, saat ini UTM tengah berada di masa transisi dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Satuan Kerja (Satker) ke Badan Layanan Umum (BLU). Soal ijazah memang ada perubahan peraturan dari kementerian di akhir tahun 2022.  Sebelumnya, mahasiswa lulus bisa langsung mengikuti wisuda sambil menunggu ijazah dari kementerian. Namun sekarang harus dituntaskan terlebih dahulu dengan nomor registrasinya.

“Benar, (ijazah) belum diunggah. Kemarin peraturan berubah di akhir tahun 2022, kemudian ada maintenance aplikasi. Sehingga baru di bulan Juni 2023 bisa dilaporkan ke kementerian terkait dengan mahasiswa yang lulus dari UTM. Sampai saat ini kami masih menunggu approve dari kementerian terkait ijazah itu," jelasnya

Terkait UKT, menurut Taufik bahwa saat ini kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) UTM berkurang hingga mencapai 50 persen. Awalnya kuota yang didapat sebanyak 1.000 KIP namun sekarang berkurang hingga 500 KIP.

“Sehingga ada beberapa mahasiswa pemegang KIP tidak bisa terdaftar sebagai penerima KIP walaupun sudah terdata,” ujarnya.

Pihak kampus melalui rektor, lanjutnya, telah menyampaikan perihal itu dalam rapat evaluasi bersama Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT). Dengan harapan, pihak kementerian bisa menyampaikan alokasi beasiswa KIP untuk masing-masing PTN.

“Kami mengharapkan (mahasiswa putus kuliah) bisa mengangsur, kemudian mengajukan keberatan, serta mengajukan ke pemerintah agar ada penambahan KIP beasiswa. Selain itu ajukan kepada pemerintah Kabupaten Bangkalan karena kami bekerjasama dengan pemkab se Madura. Harapannya, bupati bisa mengalokasikan beasiswa bagi mahasiswa berlatar belakang ekonomi kurang mampu yang diterima di UTM,” paparnya.

Namun karena tidak ditemui rektor, para mahasiswa membubarkan diri dan kembali ke kampus masing - masing dan mereka berencana akan kembali berunjukrasa apabila tuntutan mereka diabaikan. (fds/gol)