Siap-siap Dalam Waktu Dekat Erick Thohir Janji Bongkar Kasus Korupsi Lebih Besar di BUMN

Surabaya, tvOnenews,com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bicara tentang bersih-bersih korupsi di lembaga yang dipimpinnya, di hadapan mahasiswa Universitas Airlangga, Surabaya.

Erick Thohir mengungkapkan pihaknya bekerja sama dengan penegak hukum seperti Kejaksaan untuk membongkar korupsi diantaranya kasus Garuda Indonesia, Jiwasraya, dan Asabri. 

Bahkan dalam waktu dekat ini Erick Thohir juga berjanji akan membongkar kasus korupsi besar lagi di lingkungan kerja BUMN.

Di hadapan mahasiswa Universitas Airlangga (Unar) Surabaya, Menteri BUMN Erick Thohir, Minggu sore (27/08/2023) bicara bersih-bersih korupsi di lembaga yang dipimpinnya. 

Erick Thohir blak-blakan bicara tentang kasus korupsi di negeri ini, termasuk di sejumlah BUMN yang kasusnya dibongkarnya sendiri.

Baca Juga

Tuai Sorotan, Pemerintah Diminta Evaluasi PP Soal Pembatasan Produk Tembakau

“Sebuah kehormatan bisa bekerja sama dengan Kejaksaan RI untuk membongkar kasus-kasus korupsi yang ada di lembaga yang saya pimpin. Selama selama ini pihak kami berjasama dengan Kejaksaan untuk penanganan kasus korupsi. Tidak sekedar memenjarakan pelaku korupsi, namun untuk efek jera dan perbaikan sistem,” ungkap Erick Thohir.

Menurut Erick Thohir, kasus-kasus korupsi di BUMN yang dibongkarnya ini cukup besar dan merugika negara dengan jumlah yang besar juga. 

Karena itu dirinya melaporkannya ke Kejaksaan kasus-kasus korupsi tersebut.

“Kasus korupsi ini diantaranya, kasus korupsi Garuda Indonesia dengan nilai Rp8,8 triliun, kasus Asuransi Jiwasraya sebesar Rp16, 8 triliun, korupsi Asabri Rp20,8 triliun dan kasus Waskita dengan nilai  Rp2,5 triliun,” ujar Erick.

Dalam waktu dekat ini Erick Thohir berjanji pihaknya juga akan membongkar kasus korupsi yang besar lagi di lingkungan BUMN. 

“Saat ini masih menjalani audit untuk mengetahui kebenaran korupsi atau salah manajemen. Nanti jika selesai diaudit, kami segera melaporkannya ke Kejaksaan,” imbuhnya.

Erick menambahkan, pihaknya tidak hanya bekerja sama dengan Kejaksaan, namun juga dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Dengan KPK pihak Kementerian BUMN bekerja sama dalam segi pencegahan. 

Selain itu, juga dalam laporan harta kekayaan pejabat di lingkungan BUMN. (msi/muu)