Molor Sejak Tahun 2017, Ini Penyebab Raperda LP2B di Banyuwangi Tak Kunjung Selesai

Banyuwangi, tvOnenews.com - Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Banyuwangi menemui jalan buntu. Bertahun-tahun pembahasannya deadlock. Padahal, mulai digodok sejak tahun 2017. Penyebabnya, eksekutif belum menyelesaikan pemetaan lahan yang dilindungi berdasarkan detail nama dan alamat.

Pemetaan lahan produktif yang dilindungi ini membutuhkan waktu hingga tiga tahun. Sayangnya, begitu diajukan dalam pembahasan bersama DPRD, masih ditemukan banyak kesalahan. Terutama, detail nama dan alamat lahan (by name by address).

“Pembahasan terakhir di pansus terjadi kebuntuan. Kami di pansus menginginkan detail nama dan alamat lahan-lahan yang dilindungi. Ini yang belum ketemu,” kata Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Banyuwangi, Sofiandi Susiadi, Selasa (12/9).

Sejatinya, pembahasan Raperda LP2B ini sudah final. Hanya menunggu proses fasilitasi di Gubernur. Namun, kendalanya pihak eksekutif belum menyelesaikan detail nama dan alamat lahan yang dilindungi.

“Detail nama dan alamat lahan dilindungi ini sangat penting. Ini berkaitan konsekuensi kepada pemilik lahan,” tegas politisi Golkar ini.

Pihaknya berharap Raperda LP2B bisa segera dituntaskan. Apalagi, sudah molor cukup lama. Jika segera diundangkan, raperda ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Baca Juga

Komisi C DPRD Surabaya Kawal Perluasan Transportasi Publik, dari Target 11 Rute Trunk Baru 4 yang Beroperasi

“Jadi, tinggal detail nama dan alamat lahan itu. Karena yang lainnya sudah sepakat,” tegasnya lagi.

Detail nama dan alamat lahan itu sangat dibutuhkan bagi pemilik lahan. Misalnya, adanya insentif dari pemerintah dalam bentuk pajak atau asuransi. Jika tak disebutkan detail, pihaknya khawatir muncul persoalan di belakang hari. Raperda ini sejatinya bertujuan melindungi lahan pertanian di Banyuwangi agak tak tergerus bangunan atau proyek lainnya.

Saat ini, pansus terus mendorong Raperda LP2B ini bisa dituntaskan tahun ini. Namun, pihaknya tak bisa memastikan hingga kapan raperda ini akan selesai.

“Sebenarnya ini butuh percepatan, butuh kepastian hukum di bawah. Ini strategis untuk penyelamatan lahan kita,” tutupnya. (hoa/gol)