Pungutan Berkedok Sumbangan, SMPN 1 Pacitan Diduga Melanggar Permendikbud

Pacitan, tvOnenews.com - Ramai soal pungutan berkedok sumbangan kepada wali murid di SMPN 1 Pacitan, terus menjadi perbincangan publik. Protes wali murid yang merasa keberatan itupun bergulir dan bahkan tak mendapat respon pihak sekolah.

Meski mendapatkan protes namun pihak sekolah seakan tetap melaksanakan pungutan. Disampaikan salah seorang wali murid bahwa pungutan itu belum ada kejelasan dari pihak sekolah atau komite. Pungutan itu masih diwajibkan dengan dibebankan kepada wali murid.

"Setelah menuai protes, pihak sekolah atau bahkan komite belum ada tindak lanjut dengan mengundang wali murid untuk memberikan kejelasan," terang WR, salah seorang wali murid yang sedang menjemput anaknya.

Sejumlah wali kelas tidak menampik adanya pungutan itu dengan total keseluruhan mencapai Rp1.310.000. Dan membeban Rp1.600 juta – Rp1.900 juta permurid atau wali murid. 

Dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) senilai Rp2 miliar lebih setelah ada penambahan dana BOS, beberapa poin dianggarkan bukan untuk peningkatan mutu pendidikan.

Beberapa poin yang ada pada RKAS tersebut adalah membiayai kegiatan sains guru dan membayar honor guru GTT PTT yang tidak seharusnya memungut biaya dari wali murid.

Baca Juga

Ombudsman Temukan Dugaan Pungli di Lingkungan Madrasah, Penerimaan Siswa Baru hingga Biaya Seragam

"Memang benar dalam pertemuan lalu antara sekolah, komite dengan wali murid ada pembahasan mengenai sumbangan yang besarannya angka sudah ditetapkan dan wajib dibayar. Rinciannya ada yang untuk membiayai sain guru dan honor GTT PTT," tambahnya.

Lebih jauh, Budianto Kepala Dinas Pendidikan Pacitan menegaskan, usaha pemenuhan kebutuhan dana sekolah seperti diatur dalam Permendikbud Nomor 75  Tahun 2016 sudah sangat jelas.

Komite atau lembaga sekolah boleh melakukan penggalangan dana hanya untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan di sekolah dengan azas gotong royong. Hal yang dilarang, bilamana penggalangan dana dilakukan berupa pungutan dan mewajibkan serta paksa.

"Permendikbud tersebut jelas melarang mengambil atau melakukan pungutan pada murid,orangtua atau wali murid bersifat wajib atau paksa," tegasnya.

Dirinya menambahkan,bahwa sumbangan memang bisa diminta dari orang tua/wali murid, tetapi sifatnya sukarela. Jika peraturan Permendikbud itu dilanggar, maka lembaga bisa menerima konskuensinya. (asw/far)