Pesilat Tantang Kapolres Madiun Sambung Persaudaraan, Korlap Demo : Itu Diplintir

Madiun, tvOnenews.com - Ajakan seorang pesilat yang menantang Kapolres Madiun AKBP Anton Prasetyo untuk Sambung Persaudaraan dengan Musthofa yang viral di media sosial sejak sepekan terakhir, hari ini digelar di depan Mapolres setempat, Sabtu (28/10) pukul 09.00 hingga 11.30 WIB. 

Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pecinta Budaya (Forkopinda) yang juga merupakan anggota pesilat dari sejumlah perguruan di Madiun pun ikut hadir ingin melihat Sambung Persaudaraan antara Musthofa dengan Kapolres Madiun, seperti yang di posting di media sosial YouTube, TikTok dan juga Instagram. 

Namun, ternyata yang dimaksud dengan Sambung Persaudaraan antara Musthofa dengan Kapolres Madiun AKBP Anton Prasetyo bukanlah panggung adu jurus, maupun duel antar pesilat, seperti yang ramai diperbincangkan bahkan menjadi ajang taruhan warganet di media sosial.

Sudjono, koordinator aksi demo mengaku arti Sambung Persaudaraan yang viral di media sosial banyak yang diplintir artinya. Sebenarnya ajakan Musthofa mengajak Kapolres Madiun sambung Persaudaraan adalah menuntut Kapolres Madiun bisa mengenal budaya pencak silat dengan cara Sambung Persaudaraan. 

“Terkait Sambung Persaudaraan saya yakin di luar sana artinya sudah banyak diplintir, namun saya meyakini itu adalah hak dari Kapolres untuk tidak menerima (Sambung Persaudaraan),” kata Sudjono dalam orasinya. 

“Jangan mudah percaya dengan bahasa-bahasa plintiran yang kemarin viral di medsos baik di TikTok, IG maupun lainya. Disana artinya diplintir dengan bahasa duel kapolres dengan saudara Musthofa itu sama sekali tidak benar,” imbuh Sudjono.

Baca Juga

Mantan Istri Anggotanya Tewas Diduga 'Ditembak', Kanit Reskrim Sunggal Dicopot dari Jabatannya

Sementara itu terpisah, Kapolres Madiun AKBP Anton Prasetyo menyatakan tidak menanggapi tantangan Musthofa dengan Sambungan Persaudaraan yang viral di media sosial karena diyakini itu adalah provokasi. Namun jika ingin berdialog, duduk bersama mencari solusi Anton mengaku siap kapan saja. 

“Terkait video yang viral saya kira tidak perlu ditanggapi ya, jadi saya harap masyarakat tidak mudah memprovokasi dan terprovokasi dalam hal tersebut,” terang Anton di Mapolres Madiun usai aksi demo. 

Terkait makna dari Sambung Persaudaraan seperti di postingan di media sosial tersebut, Anton mengaku tidak mengetahui pasti, dan Anton mengaku dirinya bukanlah anggota pesilat yang punya jurus untuk diadu.

“Yang dimaksud itu apakah berkelahi, duel atau adu jurus saya nggak tahu karena saya bukan pesilat, jadi saya pikir nggak perlu ditanggapi hal-hal semacam itu, saya juga gak punya jurus apa-apa. Jurus saya hanya Istikomah, berbuat baik karena Gusti Allah mboten sare,” tutup Anton. 

Diketahui, aksi sambung persaudaraan ini adalah buntut dari dua kali aksi demonstrasi oleh Forum Koordinasi Pecinta Budaya (Forkopinda) imbas dari kebijakan bersama antara Pemprov Jatim, Baksbangpoldagri, TNI-Polri dan juga IPSI untuk perobohan tugu lambang perguruan pencak silat di seluruh Jawa Timur yang berjumlah 661, dan 97 tugu di Kabupaten Madiun telah dirobohkan. 

Karena dari hasil laporan warga dan penyelidikan kepolisian di lapangan, tugu lambang yang didirikan tanpa izin di sejumlah fasilitas umum dan di pinggir jalan raya tersebut sering menjadi pemicu terjadinya bentrok maupun kerusuhan antar perguruan silat, sehingga imbasnya banyak rumah warga, pertokoan maupun perkantoran di sekitar berdirinya tugu tersebut rusak terkena lemparan batu maupun serangan massa. 

Sedangkan aksi demo kali ke tiga ini, massa aksi Forkopinda mendukung langkah Kapolres Madiun untuk perobohan tugu tersebut, namun dengan syarat, semua bangunan, gedung, pabrik di Kabupaten Madiun yang tidak mempunyai izin juga harus ikut di robohkan. 

Forkopinda menuntut Kapolres Madiun untuk tidak tebang pilih dalam penegakan perda terkait perobohan bangunan tanpa izin.  Serta menuntut kepada seluruh ketua Perguruan Pencak Silat yang ada di Madiun untuk mundur dari Paguyuban Kampung Pesilat buatan Pemkab Madiun, karena dinilai gagal melindungi kewibawaan organisasi atau perguruan pencak silat. (men/gol)