Revitalisasi Pasar Banyuwangi Digelontor Rp200 Miliar

Banyuwangi, tvOnenews.com - Sempat beberapa kali gagal, revitalisasi Pasar Banyuwangi akhirnya tercapai. Proses revitalisasi akan dilakukan tahun 2024 mendatang. Total anggarannya mencapai Rp200 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Selama revitalisasi, para pedagang akan direlokasi ke Gedung Wanita Paramitha Kencana Banyuwangi.  

Saat ini, proses revitalisasi memasuki tahap pematangan desain. Rencananya, pasar tradisional ini akan dijadikan ikon baru wisata di kota Banyuwangi. Termasuk, satu jalur dengan wisata Sejarah Asrama Inggrisan. 

“Finalisasi desain sudah 70 persen. Kita akan mulai revitalisasi tahun 2024,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Mujiono, Kamis (9/11).

Konsep dari revitalisasi ini mengombinasikan antara pusat perdagangan dengan pariwisata. Sebab, kawasan ini menjadi bagian dari cagar budaya. Rencananya, bagian depan pasar akan dipercantik. Sementara pada bagian belakang lapak pedagang yang beratap seng akan dibongkar. Lalu, dibangun kembali dengan konsep lebih modern. Namun tetap mengadopsi arsitektur lokal Osing.

Bangunan utamanya akan dibuat dua lantai. Terbagi atas pasar basah, pasar kering dan area kuliner. Juga dilengkapi dengan gedung parkir yang dibangun tiga lantai. 

"Jadi nanti depan pasar akan rapi, jalan aspalnya juga akan diganti dengan paving. Kalau malam bisa dipakai untuk jalan-jalan dan kulineran wisatawan," jelasnya.

Baca Juga

Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk Membludak

Rencana revitalisasi ini juga sudah disampaikan kepada para pedagang pasar Banyuwangi. 

Sepekan lalu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengadakan pertemuan dengan paguyuban pasar di Pendapa Sabha Swagata Blambangan. 

"Kita sudah melakukan sosialisasi kepada paguyuban pasar. Dari jumlah pedagang yang ada, kita pastikan dapat tempat," jelasnya.

Selama proses revitalisasi, para pedagang akan direlokasi di area Gedung Wanita Paramitha Kencana.

Jadwalnya masih direncanakan. Anggaran megaproyek ini ditanggung sepenuhnya oleh Kementerian PUPR. Pemkab Banyuwangi hanya menanggung biaya pembongkaran dan relokasi. (hoa/far)