Pernyataan Jokowi Soal Presiden Boleh Kampanye, Pakar Hukum Tata Negara : Terlalu Beresiko Bisa Jadi Entrypoint Pemakzulan

Surabaya, tvOnenews.com - Pernyataan Presiden Joko Widodo terkait Presiden dan Menteri boleh kampanye menuai kontroversi. Pakar Hukum Tata Negara di Surabaya menyebutkan hal tersebut memang sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

Meski begitu, jika Presiden Jokowi tetap melakukan kampanye dan berpihak pada salah satu peserta pemilu, langkah ini dinilai terlalu beresiko dan bisa menjadi entrypoint atau pintu masuk untuk pemakzulan Presiden.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya, Dr Hufron menyebutkan, pernyataan Presiden Jokowi soal Presiden dan Menteri boleh kampanye, secara normatif ada di Undang-Undang Pemilu, yang menyebutkan Presiden, Menteri dan pejabat negara boleh kampanye,  namun  ada syaratnya yakni  cuti di luar tanggungan negara dan tidak menggunakan fasilitas negara.

“Ketentuan ini sesungguhnya sangat abstrak dan sulit untuk kemudian dipisahkan antara pejabat negara. Di satu sisi, dia sebagai pribadi dan di sisi lain dalam konteks menjalankan tugas kampanye sulit dipisahkan. Misalnya kalau ini presiden tentu ada pengamanan, tentu akan sulit dalam konteks pengamanan dipisahkan antara Presiden di satu sisi dan dia sebagai seorang pribadi,” ungkap Hufron.

Hufron juga menjelaskan, di pasal 282 Undang Undang Pemilu menyebutkan, pejabat negara mulai Menteri, Bupati sampai Kepala Desa dilarang mengadakan atau melakukan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan peserta pemilu tertentu.

Ketentuan di dalam Undang-Undang Pemilu seperti ini dinilai Hufron kontraditori, di satu sisi boleh namun di sisi lain ada batasan yang tidak mudah dalam penerapannya.

Baca Juga

Pengakuan Jokowi soal Lawan Politik PSI: Banyak yang Ketakutan

“Menurut saya tentu perumusan di dalam Undang-Undang Pemilu yang menimbulkan multitafsir seperti ini harus dikaitkan dengan secara filosofis. Apa tugas dibentuknya pemerintahan negara salah satu tugas penting dibentuknya pemerintahan negara Republik Indonesia itu adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,” paparnya.

“Maka Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan seharusnya dia berdiri tegak di semua beserta pemilu, yang tugasnya adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia termasuk adalah melindungi semua peserta pemilu,” tegas Hufron.

Hufron menambahkan, pernyataan Presiden Jokowi tersebut tidak konsisten karena sebelumnya pernah menyebutkan bahwa TNI/Polri dan aparatur sipil negara harus netral.

Namun di sisi lain tiba-tiba Jokowi menyatakan Presiden dan Menteri boleh kampanye. Jika Presiden Jokowi tetap melakukan kampanye dan berpihak, langkah ini dinilai terlalu beresiko dan bisa menjadi entrypoint atau pintu masuk untuk pemakzulan Presiden.

“Ada sejumlah masyarakat yang meminta agar Pak Jokowi dimakzulkan. Menurut saya kalau ini ternyata sama Pak Jokowi haknya untuk berkampanye itu diambil, dan dia berpihak (ke salah satu peserta capres cawapres), menurut  saya ini entry point atau pintu masuk  bahwa Pak Jokowi ada alasan yang lebih terang benderang untuk bisa diajukan pemakzulan,” jelasnya.

Karena itu, Hufron berkeyakinan Jokowi hanya menyampaikan soal boleh dan berpihak Presiden dan pejabat Menteri, itu adalah betul secara normative. Tetapi sebagai hak yang bersifat individu Jokowi tidak akan mengambil itu.

“Karena itu terlalu beresiko terhadap apa yang disebut sebagai Legacy Pak Jokowi yang sudah sepuluh tahun dia sebagai seorang negarawan yang baik,” pungkasnya. (msi/gol)