Seluruh Kabupaten dan Kota di Jatim Raih Predikat WTP

Sidoarjo, tvOnenews.com - Seluruh kabupaten dan kota serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono di Sidoarjo mengatakan, predikat ini merupakan yang kedua kalinya secara berturut-turut setelah tahun sebelumnya meraih predikat yang sama.

"Ini kali kedua bagi Jawa Timur, hasil pemeriksaan laporan keuangan dari seluruh entitas, baik provinsi dan 38 kabupaten atau kota sudah dua kali berturut-turut WTP semuanya dan dapat dipertangung jawabkan," ucap Adhy di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo.

Tidak hanya mengapresiasi capaian WTP Pj Gubernur Adhy menekankan laporan keuangan terhadap dampak bagi masyarakat. Ketika laporan keuangan dinilai bagus dan transparan, perlu dilihat juga dampaknya melalui berbagai indikator, salah satunya indikator perekonomian di masyarakat.

Pj Gubernur Adhy mengingatkan bahwa capaian WTP BPK juga harus disertai dengan rekomendasi yang segera ditindaklanjuti. Ia menekankan temuan-temuan di seluruh kabupaten/kota baik yang sifatnya terkait volume hingga pajak retribusi harus segera ditindaklanjuti dalam waktu yang telah ditentukan.

"Harus diingat bahwa kita diberi waktu 60 hari dan ditambah 30 hari jika tidak dilakukan tindak lanjut. Sehingga, perlu segera dilakukan action plan bagi seluruh kepala daerah," ujarnya.

Baca Juga

Manfaatkan AI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemprov Jatim Raih Dua Penghargaan Garuda AI Impact Summit

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jatim Karyadi mengucapkan selamat atas prestasi Pemprov Jatim dan seluruh kabupaten/kota di dalamnya, karena berhasil mempertahankan predikat WTP dua tahun berturut-turut.

Ia mengingatkan agar seluruh kepala daerah dan jajarannya untuk segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah tercantum dalam masing-masing LHP.

"Di dalamnya sudah disampaikan rekomendasi-rekomendasi dan action plan, sehingga 60 hari adalah harga mati, kami harap tidak ada penundaan dari seluruh entitas yang hadir hari ini," pungkasnya. (khu/far)