Konflik Berkepanjangan, Pemkab Pacitan Bakal Klarifikasi Kacabdin Pendidikan

Pacitan, tvOnenews.com - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) angkat suara merespon pernyataan Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Will Pacitan terkait dengan perizinan penginapan yang digunakan untuk praktik prostitusi di kawasan pariwisata.

Herman Ramahi, SE., MM Kepala Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Bakesbangpol Pacitan menyampaikan jika sejumlah tren video yang beredar dan diperankan pelajar SMA dan SMK itu tidak semuanya dilakukan di lokasi wisata.

Pemerintah daerah merasa terusik. Sebab Bupati Pacitan Indrata Nur Bayu Aji melalui Disparbudpora sudah membangun demi meningkatkan PAD dari sektor wisata.

Apabila informasi ini dibiarkan beredar liar, akan menjadi konsumsi tidak sehat di masyarakat yang sebentar lagi Kabupaten Pacitan akan melaksanakan pesta demokrasi dalam Pemilukada.

“Kesbangpol menekankan cabdin supaya meluruskan. Bahwa selama ini video yang beredar itu dilakukan bukan semuanya di tempat wisata,” jelasnya.

Dan yang disayangkan juga kenapa Cabdin juga mempertanyakan masalah perizinan penginapan dan hotel di Pacitan. Dimana permasalahan izin sudah ada dinas sendiri yg menangani (Dinas DPMPTSP).

Baca Juga

Viral! Seorang Siswa SMP di Jabar Babak Belur Diduga Setelah Sebut Gurunya 'Botak'

Cabang Dinas Pendidikan menurutnya, seharusnya lebih menekannya pengawasan lembaga sekolah, pengawasan anak didik dan bukan justru Pemerintah Daerah yang disalahkan seperti yang dikatakan Suhendro Kasi SMK beberapa waktu lalu soal tren video porno di lingkaran pelajar faktor penyebabnya adalah parizinan pariwisata, termasuk izin homestay dan hotel kelas mawar yang digunakan untuk transaksi prostitusi.

Bahkan menurut Cabdin Pendidikan Jawa Timur Wil Pacitan, ha ltersebut berpengaruh negatif terhadap pendidikan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan juga akan mengajak semua yang terlibat di dalamnya untuk berkoordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Pacitan (Cabdindik).

“Memastikan tidak terjadi hal yang di luar batas kewenangan,” tambah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pacitan, Ardyan Wahyudi.

“Bersama OPD terkait soal bagaimana penanganan yang semestinya. Pemerintah Daerah akan melakukan koordinasi agar permasalahan ini tidak berlarut-larut yang dapat merugikan semua pihak,” pungkasnya. (asw/far)