Dugaan Manfaatkan Program Pemda untuk Konten Kampanye Bacawabup Nganjuk, Pengamat: Kurang Etis dan Cederai Demokrasi

Lanjut Hery, bapaslon itu masih di luar pemerintah, bukan merupakan bagian dari pemerintah,sehingga tidak etis mengklaim pekerjaan pemerintah untuk mendapat simpati masyarakat.

"Kecuali sudah dilantik atau diberi jabatan sebagai kepala daerah atau kepala dinas, maka boleh-boleh saja membuat konten untuk menginformasikan bahwa ini ada proyek yang bisa dimanfaatkan oleh publik, nah itu boleh. Selama itu tidak ada kaitannya (dengan pemerintah daerah) nah itu tidak boleh," ungkap Hery.

"Jadi paslon membuat konten seperti itu menimbulkan conflict of interest, sebaiknya dihindari lah membuat seperti itu. Itu justru akan diblack campaign oleh paslon lain, karena memanfaatkan kegiatan yang bukan kewenangannya," tambah Hery.

"Kalau ingin memberikan informasi, sebaiknya tidak mengaitkan dengan fungsi dari perangkat daerah, seperti Dinas PUPR ini," katanya.

Lebih lanjut Hery menjelaskan, Dinas PUPR Nganjuk sendiri juga bisa ikut kena getahnya. Di mana, publik akan menganggap organisasi perangkat daerah tersebut tidak netral.

"Bisa blunder juga. Iya kalau yang jadi nanti paslon itu. Tapi kalau yang jadi ternyata paslon lain, itu kan menjadi catatan khusus bagi kepala daerah yang terpilih nanti," ujarnya.

Baca Juga

Polemik Dugaan Korupsi Jalan Kabupaten Mempawah, Aliansi Generasi Muda Dayak Bersatu Siap Segel Gedung KPK

Selain itu Hery juga menilai bahwa tindakan yang dilakukan salah satu paslon tersebut juga bisa disebut mencederai demokrasi. Di mana, sengaja memanfaatkan proyek pemerintah untuk kepentingan politiknya. (kso/far)