Tanpa Dokumen, Petugas Karantina Pertanian Gagalkan Pengiriman 265 Ekor Satwa dari Papua ke Surabaya

Sidoarjo, Jawa Timur – Petugas Karantina Pertanian Surabaya di Juanda Sidoarjo berhasil menggagalkan masuknya ratusan satwa yang terdiri 264 ekor burung berbagai jenis dan satu ekor walabi asal Papua, yang masuk ke Pelabuhan Tanjungn Perak, Surabaya. 

"Kami sebelumnya sudah mendapatkan informasi mengenai kapal dari Timika yang membawa sejumlah burung tanpa dokumen. Kabarnya kapal itu sandar di Tanjung Perak dini hari," ujar Tetty Maria selaku penanggung jawab hewan, wilayah kerja Tanjung Perak. 

Ratusan satwa tersebut ditemukan di dalam kamar mandi kapal barang yang berlayar dari Pelabuhan Timika tujuan Surabaya. Terdapat dua jenis burung yang dilindungi, dan berhasil diamankan yakni, nuri kelam dan nuri kepala hitam. Keseluruhan satwa yang ditemukan tidak dilengkapi dengan dokumen persyaratan karantina yang telah ditetapkan. 

"Burung-burung yang ditangkap bersama tim gabungan terdiri dari 100 ekor nuri kelam, 27 ekor pipit merah papua, 1 ekor pitohui, 21 ekor jagal papua, 55 ekor emprit merah, 1 ekor kapodang, 55 ekor emfrit, 1 ekor bayan hijau, 3 ekor nuri kepala hitam, dan seekor walabi. Total satwa yang berhasil digagalkan adalag 265 ekor," jelasnya. 

Di tempar terpisah, Cici Sri Sukarsih selaku Kepala Karantina Pertabuan Surabaya mengatakan, bahwa penggagalan penyelundupan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil koordinasi Karantina Pertanian Surabaya Wilayah Kerja Pelabuhan Tanjung Perak dengan instansi terkait. 

Lebih lanjut Cicik menjelaskan bahwa selama tahun 2021, Karantina Pertanian Surabaya telah menggagalkan 33 kasus pemasukan burung ilegal dengan total burung sebanyak 13.000 ekor. Hingga hari ini, di tahun 2022 ini, penanganan kasus sebanyak 6 kali dengan toral burung 4.800 ekor. 

Baca Juga

SPBU Khusus Petani Pertama di Indonesia Diresmikan di Merauke, Perkuat Dukungan BBM Subsidi untuk Produksi Pangan Berkelanjutan

Pelaku penyelundupan dapat dijerat pasal 40 ayst (2) Jo pasal 21 atyat (2) undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Ancamanya berupa hukuman pidana 5 tahun. Selain itu, pelaku juga bisa dijerat Pasal 88 huruf (a) dan huruf (c) undang-undang nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 2 miliar. 

"Selanjutnya burung-burung tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan apakah satwa tersebut bebas terhadap penyakit dan kemudian akan diserahkan kepada Balai Konservasi Sumebr Daya Alam Provinsi Jawa Timur untuk dilepasliarkan sesuai dengan perundagan-undangan yang berlaku," kata Cicik. (Khumaidi/rey)