Aksi Demonstrasi Indonesia Gelap Jilid 2: Anak Risma Disiram Air oleh Demonstran

Surabaya, tvOnenews.com - Aksi demonstrasi Indonesia Gelap Jilid 2 kembali digelar di depan kantor DPRD Jawa Timur di Jalan Indrapura, Surabaya. Massa membakar ban dan sempat menyiram anggota DPRD Jatim yang menemui aksi mereka.

Massa aksi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (ARAK) menggelar pertunjukan teatrikal di depan Gedung DPRD Jatim. Dalam pertunjukannya, mereka mengkritik pemerintah yang dinilai bertindak otoriter dan sewenang-wenang. Aksi demonstrasi tersebut kembali diadakan sebagai respons terhadap kebijakan yang merugikan rakyat dan melemahkan demokrasi.

Para mahasiswa mendesak pemerintah dan DPR untuk segera bertindak demi kepentingan rakyat. Beberapa tuntutan dalam aksi Indonesia Gelap untuk kedua kalinya di Surabaya, antara lain agar mengesahkan undang-undang pro rakyat seperti RUU Masyarakat Adat, RUU Perampasan Aset, dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT).

Selain itu, massa aksi juga menolak undang-undang yang meresahkan rakyat. Oleh karena itu, mereka menuntut adanya revisi UU TNI dan Polri, karena potensi perluasan peran TNI-Polri di ranah sipil berdampak pada meningkatnya represi dan melemahkan demokrasi.

Massa aksi juga menuntut untuk merevisi UU Minerba dan Kejaksaan, karena dianggap menguntungkan oligarki tambang dan melemahkan independensi hukum, dengan berdampak buruk pada lingkungan dan berkurangnya independensi kejaksaan.

Di tengah aksi, massa mahasiswa membakar ban bekas dan sempat ditemui oleh dua perwakilan DPRD Jatim dari fraksi PDIP, yakni Fuad Bernardi, anak mantan Menteri Sosial Tri Rismaharini dan politikus Yordan M Batara.

Baca Juga

Purbaya Kucurkan Belanja Negara Rp809 Triliun di Awal 2026 demi Dongkrak Konsumsi dan Investasi

Saat ditemui, mahasiswa membacakan beberapa kebijakan yang merugikan rakyat, seperti efisiensi anggaran dan kabinet gemuk, pelaksanaan program Makan Bergizi (MBG), serta kebijakan yang membahayakan demokrasi seperti multifungsi TNI-Polri, hingga Inpres No. 1/2025 tentang APBN untuk IKN, MBG, dan Danantara.

Mahasiswa menuntut dihentikan alokasi APBN untuk proyek non-mendasar, dan agar prioritas diberikan pada pendidikan dan kesehatan.

Kecewa karena yang menemui mereka bukan Ketua DPRD Jatim, mahasiswa sempat menyiramkan air minum ke arah kedua anggota DPRD Jatim sebagai peringatan agar aksi mereka bisa dikabulkan.