Badan Gizi Nasional (BGN) bersama pemerintah daerah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, melakukan evaluasi terhadap 172 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan
Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra meminta maaf setelah rekaman video saat dirinya salah membaca teks Pancasila sila ke-2 dalam upacara HUT RI ke-81 viral.
Wakil Bupati Pati Risma Ardhi Chandra resmi ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati menggantikan Sudewo yang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang memvonis Ketua Program Studi Anestesiologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Taufik Eko Nugroho, dijatuhi hukuman 2 tahun penjara.
Pemberitaan demonstrasi di depan kantor Bupati Pati Sudewo menjadi sorotan nasional sejak awal bulan Agustus ini hingga kemarin (13/8/2025). Warga mendesak agar
Ribuan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu (13/8/2025) untuk mendesak Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya. Aksi ini di-
Kemenkes ungkap peran Kepala Program Studi Anestesiologi Fakultas Kedokteran Undip Semarang dalam kasus dugaan perundungan mahasiswa PPDS Aulia Risma Lestari.
PN Semarang beri kabar terbaru kasus kematian mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Aulia Risma Lestari.
Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut berkas kasus meninggalnya dokter Aulia Risma, mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Undip sudah lengkap.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.
Hukum tidak mengerjakan shalat Jumat tiga kali berturut-turut, benarkah harus mengulangi syahadat karena dianggap keluar Islam? Ini penjelasan Ustaz Khalid Basalamah.
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berencana menjalin komunikasi dengan partai koalisi pengusung pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa kekosongan posisi Wakil Presiden tidak akan menghambat jalannya pemerintahan.