Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Konsisten Dilaksanakan, Pemprov Jatim Sukses Jaga Keseimbangan Tiga Hal

Surabaya, tvOnenews.com –  Program pembebasan dan keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bukan sekadar program reguler Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain dimanfaatkan warga, program ini menguatkan fiskal daerah.

Pemprov Jatim di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah konsisten menggelar program pemutihan sejak tahun pertama menjabat pada 2018, yang diagendakan setiap Hari Ulang Tahun Pemprov Jatim dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI. Tahun ini program yang dikenal dengan nama pemutihan pajak ini berlangsung sejak 14 Juli hingga 31 Agustus 2025. 

Konsistensi pelaksanaan program ini, menurut wartawan senior Dwi Eko Lokononto, menunjukkan efektivitasnya tanpa memicu kehebohan berlebihan. Alhasil, program ini berhasil menyentuh tiga hal krusial, yakni menjaga kesinambungan tingkat kepatuhan pembayaran pajak, menjaga dan meningkatkan stabilitas fiskal daerah, dan sekaligus meringankan beban masyarakat.

“Tidak mudah memadukan tiga hal itu," kata Lokononto, dalam Diskusi Program Unggulan Pemprov Jatim Pembebasan dan Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor, yang dihadiri Kadis Kominfo Jatim Sherlita dan Kepala Subbidang PKB Bapenda Jatim Hendrick Kristian itu, Selasa (15/7). 

Menurut Luki, sapaan akrab Dwi Eko Lokononto, program tersebut berhasil luas menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan memperkuat pembangunan, dengan tetap menghormati tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan di Jatim yang mencapai 85 persen. 

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini tak menganggu pendapatan pemerintah kabupaten dan kota, dikarenakan adanya kebijakan bagi hasil lebih besar untuk pendapatan dari PKB dan BBNK. 

Baca Juga

Sambut Ramadhan, Gubernur Khofifah Bagikan Sembako untuk Masyarakat Kurang Mampu

"Kebijakan ini seperti angin surga. Tugas Pemrprov adalah bagaimana kebijakan itu benar-benar meningkatkan kemampuan fiskal Kota dan Kabupaten  di Jatim,” jelas Luki.

Menguatnya kemampuan fiskal daerah ini, menurut Luki, berdampak luas untuk menyukseskan program-program pembangunan pemerintah, diantaranya Makan Bergizi Gratis dan Sekolah. 

"Kita tahu, program Presiden Prabowo juga harus didukung oleh daerah. Maka kekuatan fiskal ini menjadi penting," katanya usai acara.  

Dengan keberhasilan menjaga keseimbangan tiga hal krusial, Luki menilai kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor oleh Pemprov Jatim tak bisa dibandingkan dengan daerah lain.