PSMTI Surabaya Bersama Komnas PA dan Psikolog Edukasi Pelajar Cegah Bullying

Surabaya, tvOnenews.com - Jawa Timur menempati posisi kedua kasus bullying tertinggi di Indonesia. Menyikapi hal itu, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Kota Surabaya bersama SMAN 20 Surabaya, Komnas Perlindungan Anak (PA) Jawa Timur, dan Biro Psikolog Soulusi menggelar seminar anti-bullying di SMAN 20 Surabaya, Jumat (15/8).

Sekretaris PSMTI Surabaya, Mahendra Suhartono, mengatakan program ini sejalan dengan visi Ketua PSMTI Surabaya untuk mendorong anak muda berkembang secara positif.

“Permasalahan anak muda saat ini, terutama di sekolah, salah satunya adalah bullying. Apalagi di media sosial, banyak kasus yang bahkan berujung tragis hingga korban bunuh diri. Ini yang sangat kami sayangkan,” ujarnya.

Ia menegaskan pentingnya pemahaman batas antara bercanda dan bullying.

“Kalau bercanda itu tidak ada yang tersakiti. Tapi kalau sudah memukul, menampar, atau menjambak hingga menyakiti, itu sudah masuk kategori bullying,” tegasnya.

Mahendra juga menyoroti pengaruh media sosial sebagai pemicu perundungan. “Harapan kami, para siswa bisa terus berkembang, bebas dari bullying, dan menjadi generasi yang kuat secara mental,” pungkasnya.

Baca Juga

BGN Berikan Perlakuan Khusus: Siswa di Daerah 3T Dapat MBG 6 Hari Seminggu

Seminar menghadirkan narasumber Komnas PA Jatim Febri Roni Pikulun, Komnas PA Surabaya Syaeful Bahri, Psikolog Soulusi Elgi Selis Setiana, serta Dosen Unesa Rendy Airlangga.

Ketua Komnas PA Jatim, Febri Roni Pikulun, menyebut perilaku perundungan kini terjadi tidak hanya di sekolah, tetapi juga dalam pergaulan bahkan keluarga.

“Indonesia merupakan negara dengan kasus bullying di sekolah tertinggi di Asia. Di Jawa Timur sendiri, perilaku kekerasan ini merata dari Banyuwangi hingga ujung barat provinsi,” jelasnya.

Menurut Febri, kasus terbanyak saat ini adalah bullying nonverbal melalui media sosial.

“Media sosial seperti WhatsApp dan Instagram menjadi saluran utama. Tidak seperti tahun 80-an atau 90-an yang cenderung fisik, sekarang mayoritas kasus dilakukan secara online,” katanya.

Meski kasusnya tinggi, banyak tidak terpublikasi demi melindungi korban. Komnas PA akan melakukan evaluasi rutin untuk memetakan daerah dengan angka perundungan tertinggi.

"Yang penting ada tindakan tegas bagi pelaku, perlindungan bagi korban, serta langkah pencegahan yang konsisten,” tegas Febri.