Menko Pangan dan Gubernur Jatim Bahas Percepatan KDKMP dan Program Makan Bergizi Gratis di Jawa Timur

Surabaya, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan kerja di Surabaya dengan meninjau operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wonocolo, mengunjungi Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Jambangan, serta menghadiri rapat konsolidasi program prioritas nasional bidang pangan bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan jajaran pemerintah daerah, Kamis (21/8).

Menko PMK Kunjungi SPPG di Wonocolo

Di SPPG Wonocolo, Surabaya kunjungan dilakukan untuk memastikan program pemenuhan gizi masyarakat berjalan dengan baik, terutama bagi kelompok rentan. 

“Kita bangga SPPG Wonocolo bisa jadi contoh. Negara hadir untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita agar anak-anak tumbuh sehat, cerdas, dan produktif. Kalau gizinya cukup, generasi kita kuat. Itulah yang menjadi program prioritas Presiden,” ungkap Menko Pangan.

Menko memaparkan pada pada bulan Agustus ini penerima manfaat MBG sudah mencapai 20 juta dan menargetkan pada akhir tahun dapat menjangkau 80 juta jiwa di Indonesia.

"Tahun depan bisa menjangkau 82 juta anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” katanya.

Sumber :

• tim tvOne

Baca Juga

Gubernur Khofifah Pimpin Misi Dagang dan Investasi Jatim-Kalbar, Catatkan Transaksi Rp 2,529 Triliun

Unit layanan gizi ini juga mendapat apresiasi karena tidak hanya fokus pada penyediaan makanan bergizi, tetapi juga menerapkan inovasi pengelolaan sampah makanan bekerja sama dengan lembaga sosial lokal.

"Food waste di sini tidak menjadi masalah karena dikelola dengan baik. Terima kasih Garda Pangan. Konsep circular seperti ini bisa ditiru daerah lain,” ujar Zulhas.

Menko Pangan Kunjungi KKMP Jambangan

Selain itu, Zulkifli Hasan menargetkan percepatan pembentukan KKMP di 153 kelurahan seluruh Kota Surabaya. Untuk merealisasikan target tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ditunjuk sebagai Ketua Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi tingkat kota. 

Nanti satgas diketuai oleh Pak Wali Kota. Sekretarisnya, Kepala Dinas Koperasi. Wakil Ketuanya, Sekda. Sehingga, nanti koperasi bisa melaporkan atau konsultasi dengan Satgas ini," kata Zulhas, saat meninjau Koperasi Kelurahan Merah Putih, di Jambangan, Surabaya.

{{imageId:363094}}

Satgas ini akan menyusun teknis pembentukan koperasi sekaligus menyelesaikan persoalan agar KKMP bisa segera beroperasi. Kehadiran koperasi di setiap kelurahan diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat.

"Koperasi itu intinya pemberdayaan. Bapak Presiden Prabowo Subianto ingin Indonesia maju. Ini butuh partisipasi semua pihak. Kalau yang maju itu lagi itu lagi, susah majunya. Karenanya, Pak Presiden ingin melalui koperasi ini," tutur Zulhas.

Rapat Konsolidasi Program Prioritas Nasional di Bidang Pangan

Rangkaian kunjungan diakhiri dengan rapat konsolidasi program prioritas nasional bidang pangan di Kantor Sekretariat Daerah Jawa Timur. Rapat tersebut membahas pelaksanaan dan percepatan program Presiden Prabowo Subianto, seperti makan bergizi gratis serta penguatan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih.

Rapat dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan dihadiri Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa Yandri Susanto, Wamen Desa Ahmad Riza Patria, Wamendagri Bima Arya, serta para kepala daerah se-Jawa Timur.

Dalam rapat itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memaparkan capaian dan hambatan pelaksanaan program di wilayahnya. Hingga saat ini, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Jawa Timur telah beroperasi sebanyak 68 unit, sementara yang sudah berbadan hukum mencapai 8.494 unit di 38 kota dan kabupaten. 

"Bupati, Wali kota siap melakukan percepatan dengan beberapa catatan. Ini posisinya progres dari 38 kabupaten/ kota posisinya baik KDMP maupun KKMP. Kami ingin menyampaikan kendalanya, pertama permodalan, 99 persen KDKMP merupakan koperasi baru dengan rata-rata permodalannya di bawah 2 juta, sehingga untuk pengembangan usaha diperlukan penguatan modal," ungkap salah satu hambatan pelaksanaan program KDKMP.

Selain itu hambatan lainnya berupa skema pembayaran, regulasi, dan profit sharing antara KDKMP dengan desa alokasi minimal 20 persen. 

Khofifah memaparkan sejumlah rekomendasi solusi yang dapat dijadikan acuan agar pelaksanaan KDKMP di provinsi Jawa Timur dapat dipercepat. 

“Diperlukan perlakuan khusus bagi KDKMP, seperti akses CSR perbankan, penyesuaian regulasi agar tidak mematikan usaha lokal, serta peran aktif Satgas untuk harmonisasi aturan,” ujar Khofifah.

Untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), Jawa Timur telah menjangkau 1,91 juta penerima manfaat, yang meliputi balita, pelajar, santri, ibu hamil, dan ibu menyusui. Saat ini, sebanyak 714 Sentra Pemenuhan Pangan Gizi (SPPG) beroperasi dengan dukungan 16.930 petugas. Khofifah menilai masih perlu dilakukan pemetaan lokasi agar distribusi SPPG tidak menumpuk pada wilayah tertentu, serta perlunya penguatan Satgas MBG di tingkat daerah.

Dari sisi ketahanan pangan, Jawa Timur berada dalam kategori “sangat tahan” dengan Indeks Ketahanan Pangan sebesar 83,86. Produksi beras di provinsi ini mencapai 9,27 juta ton atau 17,4 persen dari total nasional, dengan surplus sebesar 6,73 juta ton atau 147,7 persen dari kebutuhan. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Juli 2025 juga mengalami kenaikan menjadi 114,45, didorong oleh meningkatnya harga komoditas seperti gabah, cabai rawit, dan jagung.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menambahkan bahwa secara nasional saat ini telah terbentuk 80.629 KDMP berbadan hukum, melampaui target yang ditetapkan sebanyak 80 ribu. 

“Tahap selanjutnya adalah operasionalisasi 15 ribu KDMP dengan dukungan regulasi, model bisnis, dan digitalisasi melalui platform DigiKoperasi,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa program MBG secara nasional telah menjangkau 20,67 juta penerima manfaat dengan dukungan 5.905 SPPG di 38 provinsi. Jawa Timur disebut sebagai wilayah dengan target terbesar kedua secara nasional, sehingga kontribusi pemerintah daerah dan Satgas MBG daerah sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program.

Selain itu, rakor juga membahas sejumlah aturan baru di sektor pangan dan koperasi. Di antaranya, Peraturan Presiden tentang tata kelola pupuk bersubsidi serta rancangan Perpres terkait tata kelola Program MBG yang saat ini sedang dalam tahap finalisasi. (gol)