Badan Gizi Nasional Akan Stop Operasi Dapur MBG yang Melanggar

Jombang, tvOnenews.com - Badan Gizi Nasional (BGN) akan memberi sanksi dengan menghentikan operasional dapur makan bergizi gratis (MBG) atau SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang melakukan pelanggaran. Setiap SPPG diminta menghidangkan bahan-bahan makanan dalam kondisi segar dan baik sehingga tidak membahayakan pengguna manfaat.

Himpunan Ekonomi dan Bisnis Pesantren (Hebitren) Indonesia mencanangkan pendirian 1.000 dapur MBG di lingkungan pondok pesantren di seluruh Indonesia. Target tersebut dicanangkan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang.

Dalam pencanangan ini, hadir Brigjen (purn) Suardi Samiran Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN, Ketua Umum Hebitren KHM Hasib Wahab dan perwakilan Bank Indonesia. Selain itu puluhan pengasuh pondok pesantren dari berbagai wilayah di Indonesia serta para santri.

Dalam acara launching ini, Ketua Umum Hebitren menyerahkan pernyataan Hebitren terkait kesediaan melaksanakan dapur MBG sesuai ketentuan. Kemudian dilanjutkan dengan penekanan tombol bersama.

Sebelum mengecek langsung kondisi dapur MBG lingkungan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Deputi BGN melakukan pengguntingan pita sebagai tanda dimulainya operasi Dapur MBG tersebut. Deputi BGN melihat langsung kesiapan dapur Makan Siang Bergizi Gratis di lingkungan pesantren.

"Sudah memenuhi standar sesuai juknis yang dikeluarkan Badan Gizi Nasional, luasnya 20 x 20, kemudian alur mulai dari bahan baku, bahan mentah, tempat penyimpanan sampai tempat pengolahan dan pemorsian sudah sesuai," jelas Brigjen (purn) Suardi Samiran Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN, Kamis (18/9/2025).

Baca Juga

Wapres Gibran Buka Perkemahan Santri di Jombang, Ingatkan Generasi Muda Tak Mudah Percaya Hoaks

Dalam kesempatan itu, menanggapi aapakah ada sanksi terhadap SPPG yang menyajikan makanan tidak layak kepada pengguna manfaat, Suardi berpesan kepada pengelola SPPG agar selalu menggunakan bahan-bahan yang masih dalam kondisi segar, sehingga tidak membahayakan.  

“Untuk reward and panishment itu sedang kita susun, tapi ketika tidak mampu mereka lakukan, diberi peringatan kesatu, dua, tiga tidak mampu, kita stop dulu. Karena merugikan, bukan hanya merugikan negara, anggaran sudah keluar tetapi penerima manfaat juga berbahaya," sambung Suardi.

Dapur MBG yang baru diresmikan ini merupakan salah satu dari 31 dapur MBG di pesantren yang telah mendapat penentuan titik dari BGN. Sedangkan Hebitren menargetkan sebanyak 1.000 dapur MBG di pesantren-pesantren seluruh Indonesia.

"Kita ajukan ya seribu. Hanya pelaksanaannya bertahap. Teknisnya ini nanti 150 dulu. Untuk tahap awal ini yang sudah diberikan titik, 31 pesantren yang tersebar di sejumlah wilayah. Seperti di Papua, NTB dan sejumlah pesantren di Jawa, Lampung dan Medan," terang Ketua Umum Habitren KHM Hasib Wahab. (usi/far)