BPK Temukan Dugaan Kerugian Ratusan Juta di UPT PPP Mayangan Probolinggo, Setoran Tambat Kapal Tidak Masuk Kas Daerah

Probolinggo, tvOnenews.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diduga menemukan adanya potensi kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah dalam pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan. 

Temuan itu terkait pengelolaan jasa tambat atau parkir kapal yang tidak seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jatim.

Dalam laporan pemeriksaan awal, BPK mengungkap adanya indikasi selisih antara setoran resmi dan jumlah pungutan tambat kapal yang dibayarkan oleh para nelayan maupun pemilik kapal di lapangan. 

Uang yang seharusnya menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu diduga tidak tercatat secara penuh sehingga memunculkan indikasi kebocoran pendapatan.

Jatmika Sufiadi Kepala UPT PPP Mayangan menyampaikan, bahwa pemeriksaan BPK tersebut menjadi koreksi bagi pihak UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan.

"Kami akan melakukan penertiban mekanisme pembayaran jasa kepelabuhanan dengan menggunakan virtual account dan penguatan pengawasan serta monitoring terhadap proses pelayanan jasa kepelabuhanan secara komprehensif," terangnya, saat dikonfirmasi tvOnenews.com melalui WhatsApp, Selasa (25/11). 

Baca Juga

Pascagempa NTT, Operasional Kapal di Maumere Tetap Berjalan Normal

Praktik ini diduga berlangsung mulai tahun 2024 - 2025 yang mengakibatkan potensi kerugian dan nilainya ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. 

"Kami juga sedang menelusuri mas, tapi yang jelas kalau ada kerugian negara harus segera dikembalikan," imbuhnya.

BPK dikabarkan masih melakukan pendalaman guna memastikan alur pungutan, mekanisme pencatatan, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab.

"Untuk informasi terkait pemeriksaan BPK, sesuai kebijakan di BPK harus melalui satu pintu yaitu unit kerja yang berwenang (PIK). Monggo bisa menyampaikan permintaan informasi secara resmi di kantor BPK," ujar Andri petugas BPK.

Diketahui Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan di bawah pengawasan dan pengelolaan pemerintahan Provinsi Jatim ini, merupakan salah satu pelabuhan perikanan strategis di Kota Probolinggo yang setiap harinya dipadati aktivitas bongkar muat serta kedatangan kapal penangkap ikan. (msn/hen)