Menteri Yandri Pilih No Comment Soal Dugaan Aliran Fee Izin Pertambangan

Lamongan, tvOnenews.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, memilih no comment saat ditanya terkait dugaan aliran fee izin usaha pertambangan (IUP) dan izin pembukaan lahan perkebunan sawit yang disebut-sebut mengalir ke dirinya saat Zulkifli Hasan menjabat sebagai Menteri Kehutanan.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu hanya menjawab bahwa izin pertambangan tersebut bukan ranah dirinya. Yandri sendiri tengah melakukan kunjungan kerja di Desa Plosowahyu, Kabupaten Lamongan.

Dalam kunjungannya tersebut, Mendes menekankan pentingnya kolaborasi antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa (Kopdes) sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan.

"Kalau tanya soal itu itu bukan rana saya," kata Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto sambil meninggalkan kerumunan wartawan, Senin 22/12.

Yandri mengapresiasi keberhasilan BUMDes Bangkit Berdaya di Desa Plosowahyu yang telah mengelola berbagai unit usaha, mulai dari peternakan lele hingga penyewaan ruko. Ia menegaskan bahwa kehadiran Kopdes bukan untuk menyaingi BUMDes, melainkan untuk melengkapi lini usaha yang belum tergarap.

Mendes meminta agar tidak ada benturan kepentingan antara kedua lembaga desa tersebut. Menurutnya, pembagian sektor usaha yang jelas akan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa.

Baca Juga

Profil PT Karya Wijaya, Perusahaan Milik Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda yang Diduga Terlibat Kasus Tambang Ilegal

"Antara Kopdes dan BUMDes tidak perlu dibenturkan. Justru kita sinergikan, kita padu padankan, saling membesarkan. Yang sudah dilakukan BUMDes terus saja, tidak perlu diambil alih oleh Kopdes," ujar Yandri Susanto.

Ia mencontohkan, jika BUMDes sudah fokus pada peternakan lele dan pasar desa, maka Kopdes bisa mengambil peran sebagai penyedia kebutuhan pokok seperti pupuk, LPG, hingga sembako.

Dalam kesempatan yang sama, Yandri memaparkan rencana pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun hub gudang besar di tingkat kabupaten. Gudang ini nantinya akan menyuplai kebutuhan Kopdes di seluruh desa.

Menariknya, Yandri juga menyinggung keterlibatan TNI dalam mendukung ketahanan pangan melalui Kopdes. Ia menyebut program ini sebagai bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

"Sesuai MoU antara Kemendes, Kementerian Pertanian, dan TNI, membangun Kopdes ini adalah Operasi Militer di Luar Perang. Jadi ini serius, negara hadir maka tidak boleh ada yang menghalangi atau menghambat," tegasnya.