Sekjen PDIP Tegaskan Penolakan Pilkada Tak Langsung saat Kunjungan ke Surabaya

Surabaya, tvOnenews.com – Di tengah wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD atau pilkada tak langsung, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa sikap PDI Perjuangan tetap pada pendiriannya agar pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat. Pernyataan ini disampaikan Hasto saat berkunjung ke Surabaya.

Sikap PDI Perjuangan tersebut diambil berdasarkan hasil penyerapan aspirasi rakyat yang diwakili oleh jajaran PDI Perjuangan yang hadir dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Jakarta beberapa hari lalu. Menurut Hasto, apabila pemilihan tidak langsung diberlakukan, maka berdasarkan aspek historis pada era Orde Baru—di mana segala sesuatunya ditentukan oleh pemerintah dan tidak ada ruang ekspresi bagi rakyat. Hal tersebut sangat rentan menimbulkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta kekuasaan yang sentralistis tanpa kontrol.

Oleh karena itu, Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa reformasi mengamanatkan pentingnya legitimasi pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat. Dengan demikian, pemimpin memiliki mandat langsung dari rakyat sehingga kedudukannya sangat kuat dan tidak dapat dijatuhkan oleh DPRD.

Hasto menambahkan, jika alasan yang dikeluhkan adalah besarnya biaya penyelenggaraan pilkada, maka PDI Perjuangan siap menjadi pelopor pemilihan kepala daerah secara e-voting. Ia menyebutkan bahwa PDI Perjuangan telah melakukan simulasi e-voting dalam Rakernas PDIP di Jakarta dan disaksikan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

“Sikap partai sangat jelas dan diambil secara demokratis. Aspirasi rakyat kami serap melalui seluruh jajaran partai yang hadir dalam Rapat Kerja Nasional,” jelas Hasto.

Jika nantinya wacana pilkada tak langsung tetap bergulir, PDI Perjuangan meyakini masyarakat akan menyampaikan aspirasinya apabila demokrasi Indonesia berada dalam keadaan darurat.

Baca Juga

PDIP Sentil Usulan KPK soal Batasi Masa Jabatan Ketum Parpol: Kebablasan, Bukan Ranah Antirasuah

“Jika pilkada tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, akan terjadi jarak antara pemimpin dan rakyatnya,” pungkas Hasto. (sha/gol)