Dua RSUD Pemprov Jatim Raih Predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani 2025 dari Kementerian PANRB

Khofifah pun menambahkan, integritas, akuntabilitas, dan orientasi hasil harus menjadi napas dalam setiap lini pelayanan publik di Jawa Timur.

“Kita ingin setiap rupiah anggaran dikelola secara bertanggung jawab dan setiap layanan publik memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Inilah esensi reformasi birokrasi,” katanya.

Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan strategi utama dalam membangun budaya kerja berintegritas di instansi pemerintah. Reformasi birokrasi, menurutnya, menjadi fondasi penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan terpercaya.

“Pada tahun 2025, sebanyak 297 instansi pemerintah dari seluruh Indonesia berpartisipasi dalam pembangunan Zona Integritas, dan 133 unit kerja berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” jelasnya.

Penghargaan tersebut diharapkan menjadi energi kolektif untuk terus memperkuat integritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (hen)