Hari Pertama Penerapan WFH, Pemprov Jatim Targetkan Hemat BBM 108 Ribu Liter

Surabaya, tvOnenews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai menerapkan sistem kerja work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Rabu, mulai 1 April 2026. Kebijakan ini diambil sebagai langkah penghematan bahan bakar minyak (BBM) di tengah krisis minyak global akibat konflik di Timur Tengah.

Pada hari pertama penerapan, sejumlah kantor dinas dan biro di lingkungan Pemprov Jatim terlihat lebih lengang. Hanya beberapa ASN yang tetap masuk kantor karena adanya pekerjaan yang harus diselesaikan secara langsung.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memastikan pelaksanaan WFH tetap diawasi secara ketat. Ia menegaskan, kebijakan ini bukan berarti ASN bebas bekerja dari mana saja.

“Ini adalah work from home, bukan work from anywhere. Jadi ASN tetap harus bekerja dari rumah, melakukan absensi, dan tidak mematikan handphone selama jam kerja,” ujar Khofifah.

Untuk memastikan kedisiplinan, inspektorat telah menurunkan tim guna melakukan pengecekan ke sejumlah kantor dinas. Selain itu, Badan Kepegawaian Daerah juga tetap memantau kehadiran ASN meski bekerja dari rumah.

Khofifah menambahkan, kebijakan ini ditargetkan mampu menghemat konsumsi BBM hingga 108 ribu liter per bulan.

Baca Juga

Inovasi Pangan-Energi Ini Bikin Prabowo Gembira: Bukan Pura-Pura, Negara-Negara Panik karena Krisis

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menjelaskan alasan pelaksanaan WFH dilakukan setiap hari Rabu, bukan Jumat seperti yang diterapkan pemerintah pusat.

“Banyak masukan yang kami terima, bahwa jika dilakukan hari Jumat, ada kecenderungan ASN memanfaatkan untuk bepergian. Hal ini justru berpotensi membuat tujuan penghematan BBM tidak tercapai,” jelas Emil.

Kebijakan WFH satu hari dalam sepekan ini merupakan bagian dari instruksi pemerintah pusat sebagai respons terhadap krisis minyak global yang dipicu meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah.

Pemprov Jawa Timur akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan ini hingga 1 Juni 2026. Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengukur efektivitas penghematan BBM yang ditargetkan, sekaligus memastikan produktivitas ASN tetap terjaga. (sha/far)