Gubernur Khofifah Buka Jambore Perhutanan Sosial di Madiun, Dorong Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Naik Kelas

"Di Jawa Timur sendiri, sekitar 62% kopi itu disupport oleh sektor perhutanan sosial. Kalau se-indonesia juga kira-kira 60%-an support dari perhutanan sosial di sektor kopi. Kontribusi antar provinsi kira-kira 60% dari Jawa Timur," jelasnya.

Menurut Khofifah, besarnya kontribusi kopi tersebut menunjukkan bahwa tantangan pengembangan perhutanan sosial saat ini bukan lagi sekadar meningkatkan produksi, melainkan memastikan produk yang dihasilkan mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat.

Karena itu, KUPS tidak boleh berhenti sebagai penghasil bahan baku. KUPS harus didorong naik kelas melalui proses hilirisasi, mulai dari pengolahan pascapanen, peningkatan kualitas, pengemasan, penguatan merek, hingga perluasan akses pasar.

"Nilai tambah itu ada pada hilirisasi. Jangan sampai yang dijual hanya raw material atau bahan mentahnya," katanya.

Dalam gelaran jambore kali ini juga dilakukan penandatanganan kemitraan usaha antara kelompok perhutanan sosial dengan dunia usaha, pelaksanaan business matching, serta berbagai kegiatan pengembangan usaha lainnya.

Menurutnya, penguatan kemitraan menjadi kebutuhan penting agar kelompok tani hutan dan KUPS memperoleh akses pasar, teknologi, pendampingan perguruan tinggi, serta peningkatan kualitas produk. 

Baca Juga

Peringatan Hari Pramuka Ke-65, Gubernur Khofifah Ajak Pramuka Jatim Jadi Penggerak Swasembada Pangan

"Kemitraan itu sangat penting. Karena itu kita mempertemukan KTH dan KUPS dengan berbagai mitra usaha. Kalau ada intervensi teknologi, pendampingan perguruan tinggi, dan kemitraan dengan dunia usaha maupun dunia industri, maka akan terbuka akses pasar, kualitas produk meningkat, dan hilirisasi bisa berjalan lebih cepat," pungkasnya. (hen)