Jelang Muktamar NU ke-35, Kiai Asep Tegaskan NU Harus Kembali Dipimpin dan Dikawal Ulama

Surabaya, tvOnenews.com — Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, akhir Agustus 2026, masa depan arah kepemimpinan NU memasuki abad kedua menjadi sorotan.

Pandangan tersebut disampaikan Ketua Umum Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) KH Asep Saifuddin Chalim dalam Dialog Publik bertajuk “Transformasi–Orientasi Kepemimpinan Nahdlatul Ulama Abad II” di Aula JKSN, Surabaya, Rabu (12/8/2026).

Kiai Asep menekankan bahwa perubahan di tubuh NU harus tetap berangkat dari akar sejarah organisasi. Menurutnya, NU sejak awal merupakan wadah yang lahir dari kekuatan pesantren dan ulama untuk menyatukan perjuangan menghadapi persoalan umat dan bangsa.

Ia mengingatkan, pesantren telah menjadi pusat pendidikan sekaligus basis perjuangan masyarakat sebelum Indonesia berdiri sebagai negara.

“Sentral-sentral perlawanan adalah pondok-pondok pesantren, tetapi mudah dilumpuhkan karena berdiri sendiri-sendiri,” ujar Kiai Asep.

Menurutnya, kebutuhan menyatukan kekuatan pesantren menjadi salah satu latar belakang lahirnya berbagai gerakan dan organisasi sebelum NU berdiri pada 1926. Ia menyebut Nahdlatul Wathan di Surabaya pada 1916 sebagai salah satu wadah kaderisasi generasi pesantren.

Baca Juga

Tercatat Tujuh Orang, Polisi Selidiki Dugaan Adanya Korban Lain Terkait Kasus Pencabulan oleh Kiai di Pesantren Jakarta Selatan

Gagasan tersebut kemudian berkembang hingga berdirinya NU yang melibatkan sejumlah ulama besar, di antaranya KH Hasyim Asy’ari dan KH Abdul Wahab Hasbullah. Kiai Asep menyebut struktur awal NU juga menunjukkan kuatnya posisi ulama dalam organisasi.

“Kesimpulannya bahwa Nahdlatul Ulama itu adalah rumah besarnya pesantren, organisasi yang didirikan oleh pesantren-pesantren besar oleh tokoh-tokohnya. Dominannya adalah Syuriyah,” katanya.

Memasuki Muktamar ke-35, Kiai Asep meminta berbagai persoalan dalam mekanisme penyelenggaraan dan pengambilan keputusan pada muktamar sebelumnya menjadi bahan evaluasi.

Ia mengingatkan agar NU tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang dinilainya tidak memiliki legitimasi keulamaan yang kuat.

“NU harus dikendalikan oleh ulama, jangan diatur oleh anak-anak muda yang berapa jumlahnya, berapa segelintir, kemudian mereka mengendalikan muktamar dengan kedzaliman-kedzaliman,” tegasnya.

Kiai Asep berharap Muktamar ke-35 tidak berhenti pada agenda memilih pengurus baru. Forum tersebut, menurutnya, harus menjadi momentum memperkuat kembali posisi NU sebagai rumah besar pesantren dan ulama.

Ia juga menegaskan bahwa transformasi NU pada abad kedua bukan berarti memutus hubungan dengan sejarah. Sebaliknya, perubahan harus menjadi cara untuk meneruskan cita-cita para pendiri NU dalam menghadapi tantangan baru.

Dua hal yang menjadi fondasi perjuangan NU, kata Kiai Asep, adalah perjuangan bangsa menuju kemerdekaan dan penguatan Islam Ahlussunnah wal Jamaah di lingkungan pesantren.

“Paham Ahlussunnah wal Jamaah adalah paham inklusif, paham persatuan dan kesatuan yang akan mampu mewujudkan persatuan dan kesatuan,” ujarnya.

Ia menambahkan, jika generasi terdahulu berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan, maka NU pada abad kedua harus ikut memastikan cita-cita kemerdekaan benar-benar dirasakan masyarakat.

“Indonesia merdekanya harus ditransformasi oleh keberhasilan cita-cita luhur kemerdekaan. Kita merdeka, tetapi kita belum merasakan kemerdekaan itu," pungkasnya. (sha/far)