Bank Indonesia Perkuat Sinergi Pusat-Daerah, Percepat Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Jawa

Surabaya, tvOnenews.com – Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperkuat sinergi guna mempercepat realisasi investasi serta pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa. Langkah strategis ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Wilayah Jawa Tahun 2026 yang berlangsung di Surabaya, Selasa (11/8/2026).

Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Forum Ekonomi Regional Jawa atau Road to Java Regional Economic Forum (JREF) 2026. Forum diarahkan untuk mempercepat realisasi investasi sekaligus memperluas alternatif sumber pembiayaan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Rakor dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ibrahim. Kegiatan melibatkan Departemen Regional Bank Indonesia, kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah se-Jawa, otoritas sektor keuangan, lembaga pembiayaan pembangunan, hingga perbankan. Forum ini menjembatani keselarasan antara kebutuhan pembangunan daerah, kesiapan proyek investasi, serta beragam alternatif sumber pembiayaan yang tersedia.

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tetap Tangguh

Kinerja perekonomian wilayah Jawa dinilai tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada triwulan II tahun 2026, ekonomi Jawa tumbuh sebesar 5,65 persen secara tahunan atau year-on-year. Capaian ini mengalami peningkatan dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2025 yang tercatat sebesar 5,30 persen.

Laju pertumbuhan tersebut ditopang oleh tiga pilar utama, yaitu konsumsi rumah tangga, penanaman modal atau investasi, serta belanja pemerintah. Secara keseluruhan untuk tahun 2026, pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa diprakirakan berada pada kisaran 4,9 hingga 5,7 persen.

Baca Juga

Transformasi Industri Hijau Dorong Kebutuhan Talenta Baru, Petrokimia Gresik Bawa Isu ke Forum PBB

Investasi sendiri berkontribusi sebesar 29,68 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa, menjadikannya salah satu penggerak utama pertumbuhan.

"Kesinambungan berbagai proyek produktif perlu terus didorong untuk meningkatkan kapasitas perekonomian, memperkuat konektivitas, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing daerah," demikian keterangan resmi Bank Indonesia.

Pembiayaan Kreatif Jadi Alternatif Penggerak Infrastruktur

Di tengah kebutuhan investasi yang terus meningkat, pemerintah daerah menghadapi tantangan keterbatasan ruang fiskal dan alokasi transfer ke daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah didorong untuk mengembangkan beragam alternatif sumber pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), salah satunya melalui skema pembiayaan kreatif atau creative financing.

Pemanfaatan skema tersebut tetap harus berpegang pada prinsip kehati-hatian, kesinambungan fiskal, tata kelola yang baik, serta kesiapan proyek yang matang.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa perluasan sumber pembiayaan harus beriringan dengan penguatan kapasitas fiskal dan tata kelola pemerintahan daerah.

"Pemanfaatan pembiayaan perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kesiapan regulasi, serta kesiapan kelembagaan daerah itu sendiri," ujar Agus.

Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Yuli Sri Wilanti, menyampaikan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi daerah membutuhkan sumber pembiayaan infrastruktur yang semakin luas dan inovatif.

"Pemanfaatan pembiayaan kreatif dapat mempercepat penyediaan infrastruktur dan meningkatkan konektivitas. Skema ini juga membuka ruang lebih besar bagi peran badan usaha untuk mendukung pengembangan sektor unggulan serta menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah," papar Yuli.

Sementara itu, Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Kementerian Keuangan, Adriyanto, menekankan pentingnya pemanfaatan beragam instrumen pembiayaan dengan tetap memperhatikan batas kemampuan fiskal dan keberlanjutan keuangan daerah.

Kesiapan Proyek Menjadi Kunci Utama

Berbagai skema pembiayaan kreatif sebenarnya telah tersedia dan diizinkan secara peraturan. Namun, Direktur Bappenas, Novie Andriani, menyampaikan bahwa implementasinya masih menemui sejumlah kendala, terutama terkait kesiapan kelembagaan dan kemampuan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah. Untuk mengatasinya, Bappenas mendorong peningkatan kapasitas daerah, termasuk melalui program pelatihan dan pendampingan terkait Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Direktur Departemen Regional Bank Indonesia, Tri Yanuarti, menegaskan bahwa Bank Indonesia akan terus memperkuat perannya sebagai penasihat strategis sekaligus jembatan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Peran itu diwujudkan melalui penyusunan kajian ekonomi dan keuangan daerah, pemetaan proyek investasi potensial, penguatan Unit Hubungan Investor Daerah, serta memfasilitasi dialog antara pemerintah, investor, perbankan, dan lembaga pembiayaan. Bank Indonesia juga turut mempromosikan proyek unggulan daerah baik di dalam maupun luar negeri.

Pemerintah daerah se-Jawa pun turut menyampaikan beragam kebutuhan, kendala, serta pengalaman dalam mengelola pembiayaan pembangunan. Pembahasan difokuskan pada pemilihan skema pembiayaan, dukungan regulasi, kapasitas fiskal, prioritas dan kesiapan proyek, serta penguatan kerja sama antarlembaga.

Rapat koordinasi ini menghasilkan tiga arah utama penguatan percepatan investasi daerah, yaitu: menyamakan pemahaman mengenai tata kelola dan prinsip kehati-hatian dalam memanfaatkan pembiayaan kreatif; meningkatkan kualitas penyiapan proyek agar layak dan siap ditawarkan kepada investor; serta memperkuat ekosistem pendukung pembiayaan kreatif mencakup regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, dan koordinasi antarlembaga.

Ke depannya, sinergi antar-pihak akan terus diperkuat agar rencana dan potensi proyek investasi dapat berubah menjadi realisasi yang nyata. Dengan kesiapan proyek dan beragam sumber pembiayaan yang semakin terbuka lebar, investasi diharapkan terus menjadi penggerak utama pertumbuhan, meningkatkan daya saing daerah, serta memperkuat kontribusi wilayah Jawa bagi perekonomian nasional. (far)