Antrean Kendaraan Mengular Belasan Kilometer di Ketapang, Ini yang Dilakukan ASDP dan GAPASDAP

Banyuwangi, tvOnenews.com - Penanganan kepadatan kendaraan di kawasan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, terus dilakukan pihak ASDP Ketapang. Salah satunya melalui optimalisasi operasional kapal dan koordinasi intensif bersama regulator dan pemangku kepentingan terkait.

Upaya tersebut dilakukan untuk mempercepat penguraian antrean sekaligus memastikan layanan penyeberangan Jawa–Bali tetap berjalan dengan mengutamakan keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pengguna jasa yang terdampak oleh kepadatan kendaraan di kawasan Ketapang.

“Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan dan tambahan waktu perjalanan yang dialami pengguna jasa. Kami memahami kondisi ini memberikan dampak, khususnya bagi masyarakat dan pelaku logistik yang membutuhkan kepastian waktu,” ujar Heru, Jumat (04/09)

Kepadatan dengan antrean sekitar 13 kilometer yang terjadi saat ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, salah satunya peningkatan volume kendaraan logistik yang mencapai sekitar 16% dibandingkan periode yang sama bulan lalu. Kondisi tersebut berlangsung bersamaan dengan satu pasang dermaga di Ketapang dan Gilimanuk yang sementara tidak beroperasi karena tengah menjalani peningkatan kapasitas menjadi 50 ton. Pekerjaan ini merupakan bagian dari penguatan infrastruktur dan kesiapan operasional untuk menghadapi periode angkutan Nataru dan Idul Fitri 2027.

General Manager ASDP Cabang Ketapang, Media Syahrianto menjelaskan bahwa ASDP juga terus melakukan koordinasi intensif dengan regulator dan stakeholder untuk mengatur arus kendaraan, khususnya kendaraan logistik, sekaligus mempercepat penguraian antrean pada akses menuju pelabuhan.

Baca Juga

Truk dan Bus Antre Panjang Isi Solar di Sulsel, Pertamina Ungkap Penyebabnya

“ASDP berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan memastikan layanan penyeberangan tetap berjalan seoptimal mungkin. Keselamatan tetap menjadi prioritas utama, tanpa mengesampingkan upaya untuk memberikan pelayanan yang semakin baik,” jelas Media.

Saat ini, sebanyak 24 kapal berkapasitas besar dioperasikan untuk mengoptimalkan kapasitas angkut dengan menerapkan pola Tiba–Bongkar–Berangkat (TBB) menggunakan enam kapal guna mempercepat proses bongkar muat dan mempersingkat waktu kapal berada di dermaga. Penyesuaian pola operasi dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kapasitas dermaga, kondisi lalu lintas kendaraan, serta aspek keselamatan pelayaran.

Sementara itu, DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (GAPASDAP) menyampaikan keprihatinan atas antrean panjang kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang yang dilaporkan mencapai sekitar 15 kilometer. Sebagian pengemudi, khususnya truk logistik tujuan Bali, harus menunggu cukup lama sebelum dapat menyeberang.

Ketua Umum DPP GAPASDAP, Khoiri Soetomo, menjelaskan bahwa kondisi tersebut bukan disebabkan oleh kekurangan kapal, melainkan karena kapasitas dan produktivitas dermaga menurun ketika kebutuhan penyeberangan tetap tinggi.

Saat ini terdapat 56 armada kapal di lintas Ketapang–Gilimanuk. Dalam kondisi normal, sekitar 28-32 kapal dapat beroperasi setiap hari. Namun, kemampuan operasi turun menjadi sekitar 23 kapal karena dua fasilitas dermaga tidak dapat digunakan secara optimal.

Dermaga MB II ditutup sejak 21 Agustus 2026 untuk pekerjaan peningkatan kapasitas hingga Maret 2027. Dermaga tersebut direncanakan dapat difungsikan sementara pada masa Natal dan Tahun Baru 2026. Sementara itu, Dermaga Bulusan belum dapat dioperasikan karena dua fender roboh ke laut dan memerlukan perbaikan.

“Kapalnya tersedia, tetapi tempat sandarnya berkurang. Kapal hanya dapat melayani kendaraan apabila tersedia dermaga dan waktu sandar. Jadi, akar persoalannya bukan kekurangan kapal, melainkan keterbatasan kapasitas dermaga yang saat ini semakin berkurang karena dua dermaga belum dapat digunakan,” jelas Khoiri.

Kondisi tersebut juga diperberat oleh Dermaga LCM Ketapang yang belum terintegrasi secara optimal dengan pelabuhan utama. Selain itu, MB I yang berkapasitas sekitar 30 ton dan MB III sekitar 20 ton memiliki keterbatasan dalam melayani kendaraan berat. Kendaraan berat dan ringan juga belum sepenuhnya dipisahkan sehingga pergerakan kendaraan ringan ikut terhambat.

Kemacetan ini berimplikasi langsung terhadap pelayanan penyeberangan dan distribusi logistik Jawa–Bali. Waktu tunggu menjadi lebih panjang, biaya angkutan meningkat, jadwal distribusi terganggu, pengemudi mengalami kelelahan, dan antrean meluas hingga jalan nasional.

“Karena itu, penyelesaiannya perlu didukung bersama, sekaligus diimbangi dengan langkah darurat untuk menjaga kelancaran pelayanan selama masa pekerjaan,” tambah Khoiri.

Sambil menunggu pekerjaan dermaga selesai, GAPASDAP mengusulkan empat langkah yang dapat segera dipertimbangkan diantaranya memisahkan kendaraan ringan dan kendaraan berat sejak sebelum memasuki pelabuhan. Kendaraan ringan dapat langsung diarahkan menuju MB I dan MB III agar tidak ikut tertahan dalam antrean kendaraan berat.

“Mengoptimalkan dermaga plengsengan untuk kapal LCM melalui penyatuan dan penguatan area dengan konstruksi cor beton, sehingga jumlah kapal LCM yang dapat dilayani bertambah sebagai pengganti sementara Dermaga Bulusan,” tambah Khoiri.

Mempertimbangkan penggunaan MB II secara fungsional dan terbatas untuk kapal kecil atau kapal yang secara teknis dinilai aman dan mempercepat proses bongkar-muat oleh setiap perusahaan pelayaran, dengan tetap mengutamakan keselamatan, agar waktu sandar lebih singkat dan jumlah perjalanan kapal dapat ditingkatkan.

“Penyediaan buffer zone, pengaturan kantong parkir kendaraan berat dan ringan, penyampaian informasi antrean secara berkala, serta pengendalian kendaraan sebelum memasuki kawasan pelabuhan,” pungkas Khoiri. (hoa/hen)