Komisi VIII DPRI RI Desak Menag Evaluasi Pengangkatan Rektor UINSA untuk Akhiri Kegaduhan

Surabaya, tvOnenews.com – Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania meminta Menteri Agama mengevaluasi secara menyeluruh dan transparan pengangkatan Akh Muzakki sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya periode 2026–2030.

Desakan tersebut disampaikan Dini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Forum Komunikasi untuk Perubahan (FKUP) UINSA Surabaya, Senin (21/9). Evaluasi diminta menyusul gelombang penolakan mahasiswa terhadap Akh Muzakki yang kembali memimpin UINSA.

“Kami minta Menteri Agama melakukan evaluasi menyeluruh, secara obyektif dan transparan terhadap pengangkatan rektor UINSA,” kata Dini.

Menurutnya, kepemimpinan perguruan tinggi tidak hanya membutuhkan legitimasi formal, tetapi juga penerimaan dan kepercayaan dari sivitas akademika agar proses pendidikan berjalan baik.

“Rektor juga butuh penerimaan dan tingkat kepercayaan yang memadai dari civitas akademik agar proses pendidikan di kampus berjalan baik,” ujarnya.

Dini menambahkan, apabila hasil evaluasi menemukan adanya pelanggaran aturan, dirinya mendukung proses pergantian rektor sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Baca Juga

Mahasiswa Diajak Untuk Menjadi Pencipta Solusi Melalui Kewirausahaan

“Saya mendukung proses pergantian sesuai aturan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Sementara itu, penolakan terhadap Akh Muzakki terus bergulir sejak dirinya dilantik kembali sebagai Rektor UINSA pada 15 September 2026, hingga Selasa (22/9) pagi ini,  mahasiswa dari sejumlah fakultas masih berlangsung dengan menggelar aksi dan menduduki rektorat hingga menyegel sejumlah pintu gerbang kampus.

Mahasiswa kembali meningkatkan eskalasi aksi dengan menyegel akses utama kampus, dan menyegel ruang kuliah di seluruh fakultas Universitas Islam Negeri Surnan Ampel Surabaya. Koordinator lapangan aksi, Fadlurrakhman Fazle Purwardana, menyebut penyegelan merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya.

“Sebenarnya tetap aksi lanjutan kemarin. Tetap, kita tetap meningkatkan eskalasi, menjaga esensi aksi ini tetap bertahan.” ujarnya.

Koordinator aksi menyebut, ini bentuk keseriusan mahasiswa, untuk menjaga marwah civitas akademika kampus, dan berharap segera ada solusi nyata, mengingat kegaduhan ini sudah sampai ke ranah DPR RI.

Setelah kemarin komisi VIII DPR RI, meminta penjelasan dari Forum Komunikasi untuk Perubahan (FKUP) UINSA, hari ini DPR RI akan mendengarkan keterangan dari pihak Kementrian Agama, untuk mengupas kejadian secara jelas, dari kedua belah pihak. (sha/far)